KALIANDA (Lampungpro.co): Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan, menyiapkan 17 desa yang mewakili 17 kecamatan di Lampung Selatan, untuk mengikuti penilaian Desa Anti Korupsi tingkat provinsi.
Persiapan tersebut, tidak hanya diarahkan pada pemenuhan administrasi, tapi juga memastikan tata kelola pemerintahan desa berjalan transparan, tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan.
Pendampingan menjadi bagian penting dalam proses tersebut, terutama untuk membenahi pengelolaan pemerintahan desa mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pembangunan, pengawasan hingga pengelolaan aset. Setiap dokumen yang disiapkan diharapkan benar-benar menggambarkan pelaksanaan pemerintahan di lapangan.
Hal itu menjadi salah satu pokok pembahasan dalam Rapat Pendampingan dan Penilaian Desa Anti Korupsi di Lampung Selatan yang berlangsung di Aula Kantor Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan, Jumat (25/9/2026).
Inspektur Lampung Selatan, Badruzzaman mengatakan, program pembinaan dan pendampingan Desa Antikorupsi bukan merupakan kegiatan baru. Program tersebut, telah dilaksanakan selama beberapa tahun sebagai bagian dari upaya mendorong tata kelola pemerintahan desa yang semakin baik.
"Tahun ini, ada 17 desa dipilih untuk mengikuti pendampingan, masing-masing satu desa dari setiap kecamatan berdasarkan usulan camat. Dari 17 desa tersebut, nantinya akan disaring menjadi lima desa untuk diusulkan mengikuti tahapan penilaian pada tingkat provinsi," kata Badruzzaman.
Pendampingan akan mulai dilakukan pada 28 September 2026 secara bergiliran, sementara proses penilaian direncanakan berlangsung pada Desember 2026 mendatang.
Pendampingan diperlukan, karena masih terdapat sejumlah hal yang perlu diperkuat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya administrasi, pengelolaan keuangan, dokumentasi kegiatan, serta penerapan prosedur dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
Karena itu, ia meminta pemerintah desa tidak memandang pendampingan hanya sebagai proses melengkapi dokumen penilaian. Setiap dokumen yang disiapkan harus mencerminkan kegiatan dan tata kelola yang benar-benar dilaksanakan di desa.
Selain memastikan kesesuaian administrasi dan pengelolaan keuangan, pendampingan juga diarahkan untuk memperkuat keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Desa didorong menyediakan informasi mengenai APBDes, sumber pendapatan desa, prioritas penggunaan dana desa, hingga alokasi anggaran yang dapat diakses masyarakat.
Badruzzaman juga menekankan pentingnya kesamaan persepsi antara tim pendamping dan pemerintah desa. Arahan yang diberikan harus konsisten sehingga desa memiliki pemahaman yang sama dalam melakukan perbaikan dan memenuhi indikator penilaian.
Pendampingan juga diharapkan memperkuat keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Dokumentasi musyawarah, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan keuangan hingga berbagai kegiatan desa harus menggambarkan kondisi sebenarnya, bukan sekadar memenuhi kebutuhan administratif.
Melalui proses tersebut, 17 desa yang mewakili seluruh kecamatan di Lampung Selatan, diharapkan tidak hanya siap menghadapi penilaian Desa Anti Korupsi tingkat provinsi, tetapi juga mampu memperkuat praktik tata kelola pemerintahan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (***)
Editor : Febri Arianto
Berikan Komentar
Bedanya, kalau drama Korea hanya berlangsung di layar kaca,...
1796
353
20-Nov-2026
453
19-Nov-2026
308
19-Nov-2026
Universitas Lampung
Universitas Malahayati
Politeknik Negeri Lampung
IIB Darmajaya
Universitas Teknokrat Indonesia
Umitra Lampung
RSUDAM Provinsi Lampung
TDM Honda Lampung
Bank Lampung
DPRD Provinsi Lampung
DPRD Kota Bandar Lampung
DPRD Kota Metro
Pemrov Lampung
Pemkot Bandar Lampung
Pemkab Lampung Selatan
Pemkab Pesisir Barat
Pemkab Pesawaran
Pemkab Lampung Tengah
Pemkot Kota Metro
Pemkab Mesuji
Pemkab Tulangbawang Barat
Suaradotcom
Klikpositif
Siberindo
Goindonesia