BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh Menkopolhukam Senin (8/5/2017), menuai banyak reaksi dari masyarakat. Pro dan kontra pun terjadi sampai Lampung. Ketua HTI Lampung Ahmad Darmawan menyayangkan tindakan pemerintah yang terkesan terlalu cepat.

Menurut Ahmad, pihak yang berwenang membubarkan sebuah ormas adalah pengadilan. Saat ini, kata dia, lebih tepat dikatakan sebagai permohonan pembubaran pemerintah ke pengadilan. Nantinya, pengadilan yang akan memutuskan permohonan tersebut dikabulkan atau tidak. "Pro dan kontra akan beradu di pengadilan," ujar Ahmad, saat dihubungi Lampungpro.com, Senin (8/5/2017) malam.

Ia mengatakan pembubaran HTI merupakan fakta kekalahan intelektual pemerintah. Saat ini, menurut Ahmad, pemerintah telah bertindak di luar nalar sebagai pemangku kebijakan. "Menunjukkan kekalahan intelektual yang sangat nyata."

Ia menilai tidak ada yang salah dalam organisasi HTI, baik pemikiran maupun kegiatan. Jika ada pihak yang menganggap HTI salah, menurut Ahmad, langkah pertama yang harus dilakukan adalah dialog. "Ngobrol dulu baru bisa ambil tindakan," ujar dia.

Saat ini, ia menilai HTI kurang mendapat ruang dialog secara objektif. Lebih banyak propaganda bersifat negatif yang ditujukan kepada HTI. "Kalaupun ada ruang untuk HTI berbicara, lebih banyak menyudutkan kita," kata Ketua HTI Lampung itu.

Pihak HTI, saat ini, menanyakan nilai demokratis dan kebebasan berpendapat di muka umum. Ahmad menilai apa yang hendak dicapai negeri ini tidak bertentangan dengan HTI. Bahwa HTI juga memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan. "Di mana letak kesalahan kami?."

Untuk tindakan dari HTI Lampung sendiri akan mengawal kasus ini sampai tuntas. Tetapi, HTI Lampung tidak akan bertindak gegabah. "Kawal, kami tunggu instruksi pusat," kata Ahmad.� (EZAL/PRO2)