BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Ketua Ikatan Cendikiawan Musli Indonesia (ICMI) Provinsi Lampung, Yusuf Sulfarano Barusman, menolak rencana pembukaan kantor Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) di Lampung. Menurut Yusuf Barusman, sejauh ini Lampung masih kondusif.

"Masalah pelanggaran HAM adalah tugas dan tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat untuk mengawasi dan mengawalnya. Dikhawatirkan keberadaan Kantor KOmnas HAM berdampak pada kontraproduktifimage provinsi ini yang sekarang sedang sungguh-sungguh mengangkat citranya melalui beragam aspek pembangunan," kata Yusuf Barusman di Bandar Lampung, Jumat (24/3/2017) malam.

Penolakan juga disampaikan kalangan pelaku usaha. Mereka meminta Komnas HAM mempertimbangkan kembali rencana pembukaan kantor di Lampung. Rencana tersebut dinilai justru kontradiktif dengan upaya memperbaiki citra Lampung.

"Ini bikin seolah Lampung masih daerah konflik dan kontraproduktif atas upaya perbaikan citra Lampung. Tidak ada jaminan konflik akan tuntas, selama manusia masih ada. Pasti konflik juga ada. Tapi kalau mekanisme dan komitmen pemerintah jelas, akan lebih mudah mengatasinya," kata Ketua Forum Corporate Social Responsilibility (CSR) Lampung, Saptarini.

Menurut Saptarini yang banyak makan asam garam dalam penangangan konflik pertanahan di Sumatera Selatan, Riau, dan Lampung itu, upaya penanganan konflik terbaik adalah dengan mencari akar masalah sesungguhnya, lalu dimediasi dengan konsep win-win solution. "Harus dipisahkan mana yang benar-benar menuntut keadilan mana yang cuma provokator," kata Saptarini.

BACA JUGA: Usulan Pembukaan Kantor Komnas HAM Perburuk Citra Lampung

Senada dengan itu, Ketua Perhimpunan Praktisi Bisnis (Perabiz) Lampung, Ardiansyah, juga menolak karena alasannya tidak jelas. "Memang di Lampung terjadi beberapa konflik. Namun sejauh ini bisa diselesaikan secara baik dan tuntas. Karena itu lampung mendapat penghargan terbaik nasional dalam hal penyelesaian konflik sosial," kata Ardiansyah.

Bos Radar Group Lampung itu menilai para tokoh di Lampung masih sanggup menangani konflik yang terjadi. "Terbukti kita baru saja dapat penghargaan nasional terbaik pertama dalam penanganan konflik sosial. Itu kan pengakuan pusat terhadap Lampung mampu menangani konflik," kata Ardiansyah. (PRO1)