Pimpinan Media Muhammad Asyihin. Lampungpro.co/doc

Di Bandar Lampung, efisiensi tampaknya sedang menjalani rebranding. Kalau dulu ada “Tenaga Ahli” yang kini tak lagi direstui, jangan khawatir tinggal ganti nama. Jadilah “Pegawai Tenaga Kontrak (PTK) Khusus.” Fungsinya? Ya… kurang lebih sama. Memberi saran, pertimbangan, kajian pokoknya tetap jadi “ahli”, hanya saja pakai kostum baru. Ini bukan sulap, tapi mirip. Abrakadabra: aturan dipatuhi, tapi esensinya tetap berjalan.

Lucunya, perubahan ini seperti permainan kata dalam dunia periklanan. Produk lama, kemasan baru. Isi tetap, label beda. Seolah-olah publik diajak percaya bahwa mengganti istilah sama dengan mengganti kebijakan. Padahal, yang berubah hanya nama di kertas, bukan aliran anggaran.

Lebih menarik lagi, proses rekrutmennya bukan lewat seleksi terbuka yang riuh dengan transparansi, tapi cukup dengan “penunjukan langsung.” Dalam kamus kekuasaan, ini mungkin diterjemahkan sebagai: “yang penting cocok.” Cocok bagaimana? Ya, cocok saja.

Anggaran pun tak tanggung-tanggung. Ratusan juta mengalir tiap bulan untuk puluhan orang, dengan dalih kebutuhan strategis. Koordinator dapat Rp8 juta, anggota Rp5 juta. Kalau dijumlahkan, miliaran rupiah per tahun di tengah narasi besar efisiensi yang digaungkan ke seluruh penjuru negeri.

Namun, kita juga tidak boleh buru-buru berburuk sangka. Harus diakui, di tengah masyarakat memang cukup banyak program pimpinan yang terlihat berjalan, bahkan dikemas menarik dalam bentuk konten agar viral dan mudah diketahui publik. Dari sisi komunikasi, ini patut diapresiasi karena pemerintah tidak lagi diam, tapi aktif “bercerita” kepada rakyatnya.

Hanya saja, di titik ini muncul pertanyaan satir yang menggoda: program-program yang tampil itu lahir dari kajian para “ahli rasa baru” tadi, atau justru dari “feeling pimpinan” yang kebetulan lagi on fire? Apakah ini hasil diskusi panjang berbasis data, atau cukup hasil perenungan di antara secangkir kopi dan ide yang “tiba-tiba kepikiran”?

Karena kalau semua bisa berjalan hanya dengan “isi hati”, lalu fungsi para ahli ini jadi seperti apa? Penyeimbang? Penguat? Atau sekadar pelengkap administrasi agar kebijakan terlihat lebih ilmiah?

Fenomena ini seperti mengajarkan satu hal penting: dalam birokrasi, kreativitas tak pernah mati. Ketika satu pintu ditutup regulasi, jendela bisa dibuka lewat interpretasi. Bahkan kalau perlu, tembok pun bisa dilubangi asal tetap terlihat rapi dari luar.

Akhirnya, kita sampai pada satu kesimpulan sederhana namun getir: di beberapa tempat, aturan bukan untuk ditaati sepenuhnya, tapi untuk dinegosiasikan secukupnya. Dan ketika pimpinan merasa “suka-suka”, maka kebijakan pun berubah jadi selera.

Karena di negeri ini, kadang yang lebih menentukan bukan hanya data dan kajian… tapi juga apa yang sedang terlintas di kepala, dan terasa benar di hati.(EdAI)

Muhammad Asyihin, S.Pd., MM (Pimpinan Media)