Namun, langkah yang dilakukannya perlu ada dukungan berbagai pihak baik di tubuh Kementrian Pariwisata hingga tingkat bawah yakni para pelaku pariwisata agar tidak jalan di tempat.
Untuk itu, tahun 2017 Kemenpar mengaktivasi strategi rencana kerja program pengembangan tata kelola destinasi Pariwisata dengan menggelar kegiatan Club Meeting pada Jumat (24/2) lalu di Hotel Novotel Gadjah Mada, Jakarta. Acara yang dilaksanakan oleh Asdep Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat Deputi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata itu bertujuan agar Bidang Tata Kelola Destinasi Prioritas dan Tata Kelola Destinasi Khusus bisa makin cepat, solid, speed, smart.
Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Dadang Rizki Ratman yang didampingi Asdep Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat Oneng Setya Harini mengatakan, kegiatan ini dihadiri oleh fasilitator dari bidang TKDPP dan TKDPK yang tersebar pada 32 cluster KSPN, Perbatasan dan Tematik Wisata Bahari.
Tak lupa dinas provinsi pada masing-masing cluster serta internal Kementerian Pariwisata juga ambil bagian. Fokusnya pada program kegiatan serta koordinasi lintas sektor baik Deputi di Kementerian Pariwisata maupun Kementerian lain, ujar Dadang.
Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kemenoar, Ahman Sya menjelaskan mengenai Program DBPKK Tahun 2017.
Ahman mengatakan, bahwa pada tahun 2017, Asdep Kelembagaan akan mensertifikasi 6.500 orang tenaga kerja pariwisata pada 16 bidang diseluruh provinsi di Indonesia. Selain itu terdapat pelatihan dasar SDM kepariwisataan dengan sasaran untuk masyarakat, mahasiswa dan pendidikan dasar.
Pembangunan SDM tidak hanya diinisiai oleh program dari Kementerian Pariwisata saja, namun kita harus berkolaborasi dengan dinas terkait di destinasi pariwisata," ujarnya.
Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian PU-Pera, Hadi Sucahyono menjelaskan, Fokus Kementerian PU-Pera adalah pada 10 KSPN. "Selain itu kami juga memilki 17 kawasan Industri Prioritas, 12 Kawasan strategis Metropolitan, 40 kawasan perdesaan prioritas nasional, 13 provinsi lumbung pangan, namun saat ini lebih difokuskan pada 10 KSPN, ujarnya.
Saat ini kata dia, sudah ada dukungan infrastruktur terhadap pengembangan pariwisata Indonesia sejak tahun 2015 dan akan dilanjutkan sampai tahun 2019 mendatang.
Plt Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP, Boyienjuri mengatakan bahwa Indonesia memiliki tiga batas darat negara yakni Malaysia, Timor Leste, Papua Nugini dan 10 batas laut dimana menjadi perhatian pada era pemerintahan saat ini. Pembangunan perbatasan menjadi salah satu prioritas yang tertuang pada RPJPN yaitu UU No.17 tahun 2007.
Paradigma lama yang hanya menekankan pada sisi pertahanan dan keamanan dalam pengelolaan kawasan perbatasan haruslah diubah dengan mengembangkan perekonomian lokal salah satunya dari sektor pariwisata, ujarnya.
Deputi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara yang diwakili oleh Kepala Bidang Strategi Pemasaran Mancanegara, Eka Permanasari mengemukakan bagaimana strategi pemasaran melalui pendekatan Destination, Origin, Time (DOT), Paid Media, Owned Media dan Social Media (POS), Branding, Advertising, Selling (BAS) kepada peserta club meeting.
Eka menjelaskan bahwa Kementerian Pariwisata juga melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan seperti Google dan Baidu. Untuk tahun 2017 bekerjasama dengan ITX sedang membangun konsep Smart Tourism yang disosialisaikan ke daerah-daerah.
