Pemprov Lampung Saat Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah | Lampungpro.co/Dok Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Lampung mencatatkan kinerja positif dalam pengendalian inflasi, di mana dari rilis Badan Pusat Statistik (BPS) per 2 Juni 2026, Lampung masuk dalam 10 provinsi dengan tingkat inflasi terendah secara year on year (yoy) di Indonesia, dengan angka inflasi 1,94 persen.

Capaian tersebut disampaikan oleh Pelaksana Harian (Plh) Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Gerakan Jaminan Produk Halal.

Kegiatan tersebut, diikuti secara virtual oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, Yanyan Ruchyansah, dari Ruang Command Center Lantai II Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Lampung, Senin (8/6/2026).

Dalam paparannya, Pudji Ismartini menjelaskan, dua kabupaten/kota di Lampung juga tercatat sebagai daerah dengan tingkat inflasi terendah di Pulau Sumatera secara yearnonnyear, yakni Bandar Lampung dengan inflasi 1,79 persen dan Lampung Timur 1,88 persen.

Secara nasional, BPS mencatat pada Mei 2026 terjadi inflasi year on year 3,08 persen. Komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi, ada di kategori emas perhiasan yang mengalami kenaikan harga 38,97 persen dan menyumbang andil inflasi 0,63 persen.

Selain emas perhiasan, komoditas beras menjadi penyumbang inflasi terbesar kedua dengan tingkat inflasi 4,55 persen dan andil 0,18 persen. Komoditas lain yang turut memengaruhi inflasi ada daging ayam ras, tarif angkutan udara, minyak goreng, dan sejumlah komoditas lainnya.

Sementara berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) hingga 5 Juni 2026, tercatat sebanyak 34 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) dibandingkan bulan sebelumnya, sedangkan empat provinsi mengalami penurunan.

Adapun komoditas utama yang mendorong kenaikan IPH di berbagai daerah tersebut adalah cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah.

Menanggapi perkembangan tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, menginstruksikan pemerintah daerah, yang masih memiliki tingkat inflasi tinggi agar memperkuat koordinasi dengan BPS, untuk memahami faktor penyebab inflasi sekaligus menyusun langkah pengendalian yang lebih efektif.

Menanggapi arahan tersebut, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Pemprov Lampung, Yanyan Ruchyansah menyebutkan, kondisi inflasi di Lampung saat ini masih terkendali dan berada di bawah angka inflasi nasional.

Namun demikian, Pemprov Lampung tetap akan melakukan langkah antisipatif terhadap sejumlah komoditas yang berpotensi memicu kenaikan inflasi.

"Alhamdulillah Lampung kondisinya aman, berada di bawah inflasi nasional. Walaupun secara year to date cenderung meningkat, hal ini perlu diantisipasi dengan melihat komoditas-komoditas penyebabnya, sehingga langkah pengendalian dapat dilakukan secara tepat," sebut Yanyan.

Pemprov Lampung juga terus berkomitmen menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, serta berbagai pemangku kepentingan guna memastikan inflasi tetap terkendali dan pertumbuhan ekonomi daerah tetap terjaga. (***)

Editor : Febri Arianto