Staf Ahli Gubernur Yanyan Ruchyansah Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik | Lampungpro.co/Dok.Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Provinsi Lampung mencatat inflasi tahunan sebesar 1,76 persen hingga Juli 2026. Angka tersebut menjadi yang terendah di Pulau Sumatera berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Capaian ini menunjukkan kondisi kenaikan harga barang dan jasa di Lampung relatif terkendali dibandingkan provinsi lain di Sumatera. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyebut hasil tersebut tidak lepas dari koordinasi dan upaya pengendalian harga yang dilakukan bersama berbagai pihak.

Data tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Perubahan Regulasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Senin (4/8/2026).

Rapat dipimpin Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo, dan diikuti pemerintah daerah secara virtual.

Pemprov Lampung mengikuti rapat melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Yanyan Ruchyansah, dari Ruang Command Center Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung.

Dalam arahannya, Yusharto mengatakan inflasi nasional menunjukkan tren perbaikan sejak pemerintah pusat dan daerah rutin menggelar rapat koordinasi pengendalian inflasi pada Oktober 2022.

Saat itu, inflasi nasional tercatat sebesar 5,95 persen. Hingga Juli 2026, angka tersebut turun menjadi 2,88 persen secara tahunan. Sementara itu, secara bulanan Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,14 persen.

"Keberhasilan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh pemerintah daerah yang secara konsisten melakukan langkah-langkah pengendalian inflasi sehingga stabilitas harga dapat terus terjaga," ujar Yusharto.