Pemprov Lampung Saat Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah | Lampungpro.co/Dok Kominfo

Dengan data yang rinci, maka pemerintah dapat mengetahui ketersediaan komoditas dan mengantisipasi potensi kekurangan pasokan, yang dapat memicu kenaikan harga.

Pemerintah juga perlu melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sektor swasta, serta dukungan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga dan distribusi barang kebutuhan pokok.

Secara year on year (yoy), inflasi gabungan Lampung pada April 2026 tercatat 0,53 persen, sementara inflasi tahun kalender mencapai 1,04 persen dan inflasi month to month 0,55 persen. Kondisi tersebut, menunjukkan inflasi Lampung masih berada dalam kondisi terkendali.

Capaian tersebut, melanjutkan tren positif pengendalian inflasi di Lampung dalam beberapa tahun terakhir. Pada Desember 2025, inflasi Lampung tercatat 1,25 persen, menjadi yang terendah se-Sumatera dan lebih rendah dibandingkan inflasi nasional 2,92 persen.

Sebelumnya, inflasi Lampung pada Desember 2024 tercatat 1,57 persen dan pada Desember 2023 sebesar 3,47 persen. Selain itu, perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) April 2026 juga menunjukkan tren penurunan, yakni minus 0,88 persen pada minggu kedua, minus 1,13 persen pada minggu ketiga, dan minus 1,18 persen pada minggu keempat.

Meski demikian, TPID tetap mewaspadai sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga, seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, minyak goreng, beras, dan sigaret kretek mesin.

Kenaikan harga minyak goreng dipengaruhi meningkatnya biaya kemasan akibat lonjakan harga plastik imbas konflik Timur Tengah. Sementara kenaikan harga beras dan cabai merah, terjadi seiring berakhirnya panen raya serta terbatasnya produksi akibat curah hujan tinggi yang menyebabkan tunda tanam.