BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Banyaknya laporan dugaan kasus politik uang mengingatkan kita semua dengan adanya Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 di Lampung. Deklarasi yang digelar Bawaslu Lampung itu dilakukan di Lapangan Saburai, Bandar Lampung, pada 14 Februari 2018.

Deklarasi itu dihadiri anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja, Ketua KPU Lampung, Kapolda Lampung, seluruh pasangan calon Pilgub Lampung, dan Calon Kepala Daerah Tanggamus serta Lampung Utara. Selain itu, deklarasi juga dihadiri Kejati Lampung, Polresta Bandar Lampung, Ketua MUI Lampung, Ormas di Lampung, DPRD Lampung, Forkopimda, pimpinan partai politik, tim pasangan calon, instansi terkait, dan media massa.

Pada deklarasi itu, Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah mengatakan, politik uang dan politik SARA (suku, agama, ras, antargolongan) merupakan musuh bersama. Bawaslu meminta seluruh masyarakat, khususnya pasangan calon untuk berkomitmen melawan praktik politik uang. "Komitmen kita menjadi kunci Pilkada damai dan anti politik uang," kata Khoir, sapaan akrab Fatikhatul Khoiriyah, Rabu (14/6/2018) lalu.

Sementara, anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja menegaskan politik uang adalah musuh bersama. Politik uang harus dicegah dan dilawan. "Cara melawannya ya dengan komitmen bersama," kata Rahmat seperti dikutip pada laman resmi Bawaslu Lampung, Rabu (4/7/2018) pagi.

Bawaslu juga berkomitmen dan bertanggungjawab memastikan integritas pemilihan dengan mengajak seluruh stakeholder. Rahmat berharap, deklarasi awal dari Pilkada yang baik. "Semoga tidak terjadi kejahatan Pilkada," kata dia. (SYAHREZA/PRO4)