portalberitalampung #webberitalampung #portalberitanasional #beritalampungterkini #beritakulinerlampung #beritawisatalampung #portalberitawisata #portalberitawisatanasional #portalberitaasiangames #portalberitapendidikan #beritaolahragalampung #beritaolahraganasional #lampungproberitalampung #lampungprodotcom #beritapolitiklampung #webberitadaerah #webberitanasional

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com) :� Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjendukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), mengaku Program Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA), penting untuk menyelamatkan hak kependudukan masyarakat, seperti pengurusan SIM, STNK, pembuatan rekening bank, passport, dan lainnya.

"GISA ini untuk menyelamatkan berbagai hak kependudukan masyarakat. Namun, tentunya untuk menyelamatkan hak tersebut harus dimulai dari masyarakat sendiri," ujar Ditjen Dukcapil Kemendagri�Zudan Arif Fakrulloh saat membuka Program GISA, di PKOR Wayhalim, Bandar Lampung, Jum'at (4/5/2018).

Zudan mengatakan, keselamatan hak penduduk itu bukan dari Ditjendukcapil, Disdukcapil, maupun Pemerintah daerah. Namun, yang bisa menyelamatkan�hak kependudukan itu, adalah penduduk itu sendiri dengan sadar membuat Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Ditengah tahun konsolidasi demokrasi saat ini, pemilihan gubernur harus dilakukan dengan senang hati melalui kepemilikan KTP-el.

"Disdukcapil sebagai instansi eksekutif, harus mendukung agenda lima tahunan itu dengan pemutakhiran data pemilih guna mensukseskan Pilgub hingga pilpres," kata dia.

Menurutnya, Disdukcapil harus berjalan sesuai koridornya. Disdukcapil bukan penyelenggara pemilu, sehingga tidak boleh ikut dalam setiap tahapan, seperti menambah dan mencoret mata pilih. "Tapi, disini Disdukcapil bisa mendukungnya dengan pemutakhiran data pemilih, yaitu penduduk yang belum terdata dalam basis data," ujar Zudan.

Pjs Gubernur Lampung Didik Suprayitno mengungkapkan, perkembangan kependudukan yang menyangkut struktur kependudukan selalu berubah-ubah. Ada yang lahir, ada yang bertambah usia, menjadi wajib KTP, dan meninggal dunia. Untuk itu, perlu adanya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan. Khususnya KTP-el yang sangat penting.

"Khususnya pada musim pemilu ini, memang untuk pilgub masih diperbolehkan menggunakan surat keterangan, tetapi saat pilpres tidak boleh lagi, karena harus pakai KTP-el," kata Didik.

Peluncuran GISA ini ditandai dengan penekanan tombol sirine, pemotongan pita, dan pelepasan balon. Setelah itu, Dirjendukcapil dan Pjs Gubernur turut meninjau lokasi perekaman dan antrian masyarakat untuk mengikuti pelaksanaan KTP-el Masal.(**/PRO4)