Politik, Pilpres 2019, PAN, Pemilu 2019

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com):�Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan menegaskan saat ini PAN ingin bergabung dengan koalisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.�"Ide power sharing 55-45 itu bertentangan dengan sistem presidensial. Jadi kami ingin betul-betul ingin bergabung untuk membantu pemerintahan Jokowi," ucap Bara di Jakarta, Selasa (23/7/2019).

Bara juga menilai apa yang diucapkan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan adalah sikap resmi PAN. Terutama bagian mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf tanpa syarat apapun sebagai pemenang Pilpres 2019.�"Posisi PAN ingin bergabung tanpa ada persyaratan. Itu merupakan sikap resmi PAN. Karena pada dasarnya kami menghormati Pak Jokowi sebagai pemenang pilpres," ungkapnya.

Terkait pembagian jatah kabinet, Bara menegaskan itu adalah hak prerogratif Presiden Jokowi. Bara menilai ide bagi-bagi kursi juga bertentangan dengan sistem presidensial.�"Sistem presidensial itu presiden memiliki otoritas dan prerogatif untuk membentuk kabinet," ujarnya.

"Itu hak presiden jika misal pemerintahan lebih kuat jika partai-partai lain bergabung. Tapi kalau dianggap tidak butuh, itu juga haknya. Jadi kami sadar dengan kenyataan tersebut. Jadi kami tidak mengajukan conditions apa-apa. Ide power sharing 55-45 itu bertentangan dengan sistem presidensial," sambungnya.

Ide bagi-bagi kursi 55-45 yang diajukan Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais disebut Bara bukan sikap partai.�"Sekarang ini kan komunikasi dengan Pak Jokowi dan partai-partai koalisi Jokowi ya dengan individu. Jadi ide itu memang missleading," ucapnya.

Dukungan Tanpa Syarat

Sebelumnya, Zulkifli Hasan sepakat dengan ucapan Amien Rais yang mengaku akan memberi kesempatan kepada presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Ma'ruf Amin menjalani pemerintahan selama lima tahun ke depan. Namun, kata dia, dukungan seharusnya diberikan tanpa syarat apapun.

"Saya menanggapi yang tadi aja, kesempatan lima tahun kata Pak Amien, saya mengatakan kita dukung Pak Jokowidan kita doakan biar sukses. Udah," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/7/2019).

"Enggak pakai syarat-syarat. Ingat yang berdaulat itu rakyat, rakyat itu yang sudah memberikan kedaulatan kepada presiden terpilih, elected. Siapa yang berdaulat sekarang? Pak Jokowi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara," sambungnya. (***/PRO3)