BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Pemerintah Provinsi Lampung mengimbau setiap instansi pemerintahan di bidang hukum untuk aktif dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai media penyebarluasan publikasi produk hukum yang telah ditetapkan. Tujuannya, agar diketahui secara luas oleh masyarakat.

Asisten Bidang Administrasi Umum Pemprov Lampung Hamartoni Ahadis mengatakan dalam mewujudkan upaya pelayanan kepada masyarakat di bidang informasi hukum yang diharapkan pengelolaan dokumentasi dan penyebaran kepada publik dapat secara lengkap, cepat dan mudah. Sehingga diperlukan upaya secara teknis yang dilakukan pada masing-masing instansi pemerintah baik kabupaten/kota se-Provinsi Lampung guna menunjang hal tersebut.

Untuk itu, pihaknya berharap setiap instansi pemerintah di bidang hukum dapat berperan aktif dan kreatif dalam memanfaatkan JDIH. "Seiring kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi yang semakin cepat dan mudah diakses, tentunya menuntut kita selaku badan publik untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat.

Rakor dan bimtek ini mengundang para SKPD terkait bagaimana nantinya memiliki SDM yang berkualitas, sehingga dapat diaplikasikan terhadap tugas yang diemban dalam pelayanan informasi hukum kepada masyarakat," kata dia, saat membuka Rakor dan Bimtek Anggota JDIH Provinsi Lampung 2017, di Hotel Marcopolo Bandar Lampung, Kamis (18/5/2017).

Hamartoni menjelaskan dalam menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi dengan instansi Pemerintah Provinsi maupun kabupaten/kota diperlukan suatu koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam mewujudkannya.

Sementara itu, Perwakilan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Lampung mengatakan berdasarkan Perpres No. 33/2012 pihaknya bersama dengan Pemerintah Provinsi merupakan intansi yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di wilayahnya.