BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Pemerintah Provinsi Lampung mengimbau setiap instansi pemerintahan di bidang hukum untuk aktif dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai media penyebarluasan publikasi produk hukum yang telah ditetapkan. Tujuannya, agar diketahui secara luas oleh masyarakat.
Asisten Bidang Administrasi Umum Pemprov Lampung Hamartoni Ahadis mengatakan dalam mewujudkan upaya pelayanan kepada masyarakat di bidang informasi hukum yang diharapkan pengelolaan dokumentasi dan penyebaran kepada publik dapat secara lengkap, cepat dan mudah. Sehingga diperlukan upaya secara teknis yang dilakukan pada masing-masing instansi pemerintah baik kabupaten/kota se-Provinsi Lampung guna menunjang hal tersebut.
Untuk itu, pihaknya berharap setiap instansi pemerintah di bidang hukum dapat berperan aktif dan kreatif dalam memanfaatkan JDIH. "Seiring kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi yang semakin cepat dan mudah diakses, tentunya menuntut kita selaku badan publik untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat.
Rakor dan bimtek ini mengundang para SKPD terkait bagaimana nantinya memiliki SDM yang berkualitas, sehingga dapat diaplikasikan terhadap tugas yang diemban dalam pelayanan informasi hukum kepada masyarakat," kata dia, saat membuka Rakor dan Bimtek Anggota JDIH Provinsi Lampung 2017, di Hotel Marcopolo Bandar Lampung, Kamis (18/5/2017).
Hamartoni menjelaskan dalam menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi dengan instansi Pemerintah Provinsi maupun kabupaten/kota diperlukan suatu koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam mewujudkannya.
"Dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik. Itu juga merupakan bagian yang terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik bersih dan bertanggung jawab. Untuk itu, hasil dari pada rapat ini semoga dapat terciptanya koordinasi dan sinergitas yang tersistem antara anggota JDIH kabupaten dan kota, kata dia.
Sementara itu, Perwakilan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Lampung mengatakan berdasarkan Perpres No. 33/2012 pihaknya bersama dengan Pemerintah Provinsi merupakan intansi yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di wilayahnya.
Untuk itu pihaknya juga telah melakukan pemanfaatan teknologi melalui webaite JDIH, yakni www.lampung.jdih-nasional. bphn.go.id dan Facebook JDIH Perpustakaan Hukum Kanwil Kemenkumham Lampung. "Kegiatan ini diharapkan dapat menyamakan persepsi setiap anggota JDIH agar kreatif dan berinovasi, sehingga dapat menarik minat pencari informasi dengan mengunjungi website dan facebook JDIH untuk mencari informasi tentang buku hukum, majalah hukum serta produk hukum, kata dia. (*/PRO2)
Berikan Komentar
Dukungan dan legacy yang besar, juga mengandung makna tanggung...
19255
Bandar Lampung
9580
Gerbang Sumatera
4897
Lampung Barat
4270
Tanggamus
3616
Gerbang Sumatera
3610
179
10-Apr-2025
174
10-Apr-2025
Universitas Lampung
Universitas Malahayati
Politeknik Negeri Lampung
IIB Darmajaya
Universitas Teknokrat Indonesia
Umitra Lampung
RSUDAM Provinsi Lampung
TDM Honda Lampung
Bank Lampung
DPRD Provinsi Lampung
DPRD Kota Bandar Lampung
DPRD Kota Metro
Pemrov Lampung
Pemkot Bandar Lampung
Pemkab Lampung Selatan
Pemkab Pesisir Barat
Pemkab Pesawaran
Pemkab Lampung Tengah
Pemkot Kota Metro
Pemkab Mesuji
Pemkab Tulangbawang Barat
Suaradotcom
Klikpositif
Siberindo
Goindonesia