Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). SUARA.COM/NOVIAN

JAKARTA (Lampungpro.co) Jelang perayaan Idulfitri 1446 Hijriah, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko PUK) mengumumkan rencana penerapan Flexible Work Arrangement (FWA) atau pengaturan kerja fleksibel mulai tujuh hari sebelum Lebaran (H-7), tepatnya pada 24 Maret 2025. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu mendistribusikan arus mudik lebih merata dan mengurangi kepadatan lalu lintas di hari-hari krusial menjelang Lebaran.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan bahwa kebijakan ini telah dikoordinasikan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).“Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB terkait penerapan Flexible Work Arrangement atau yang sebelumnya dikenal sebagai work from anywhere. Harapannya, kebijakan ini bisa membantu mendistribusikan arus mobilitas masyarakat lebih awal,” ujar AHY saat memberikan keterangan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Sabtu (22/3/2025).

Apa Itu Flexible Work Arrangement (FWA)?

FWA adalah sistem kerja fleksibel yang memungkinkan karyawan untuk bekerja dari lokasi mana pun, baik dari rumah maupun lokasi lain di luar kantor. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas bagi pekerja dalam mengatur waktu dan tempat kerja, sekaligus membantu mengurangi kepadatan di jalan raya. Terutama pada masa-masa puncak seperti mudik Lebaran.

Penerapan FWA menjelang Lebaran 2025 bertujuan untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi pada hari-hari menjelang Idul Fitri. Tahun ini, perayaan Lebaran berdekatan dengan Hari Raya Nyepi

Sehingga, diprediksi akan terjadi peningkatan volume kendaraan dan penumpang di berbagai moda transportasi. Dengan menerapkan FWA, diharapkan arus mudik dapat terdistribusi lebih merata sejak H-7 Lebaran, sehingga mengurangi beban di jalan raya dan terminal transportasi.

Selain FWA, pemerintah juga tengah mengupayakan sinkronisasi jadwal libur sekolah untuk semakin mengoptimalkan distribusi arus mudik. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan di jalan raya, terutama di wilayah-wilayah yang menjadi titik rawan kemacetan.

“Sekali lagi, mohon disampaikan kepada masyarakat luas, ini adalah upaya pemerintah, sesuai arahan dan direktif khusus dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang ingin memastikan perjalanan masyarakat di bulan suci Ramadan, khususnya Lebaran, semakin aman, nyaman, terjangkau, dan menyenangkan,” ujar AHY, dikutip Suara.com (jaringan media Lampungpro.co) via�Antara.

Pemerintah juga terus memastikan kesiapan infrastruktur dan layanan transportasi guna mendukung kelancaran arus mudik dan balik Lebaran tahun ini. Langkah-langkah strategis telah diambil untuk meningkatkan kesiapan infrastruktur transportasi, baik darat, laut, udara, maupun perkeretaapian. Salah satu fokus utama pemerintah adalah memastikan kelancaran arus transportasi serta menekan harga tiket agar lebih terjangkau bagi masyarakat.

“Beliau (Presiden Prabowo) senantiasa ingin menghadirkan kebijakan yang pro rakyat, termasuk dalam rangka menghadapi masa mudik Lebaran tahun ini,” kata AHY. Pemerintah berkomitmen untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat agar perjalanan mudik lebih lancar, aman, dan nyaman.

Dengan penerapan FWA dan berbagai langkah strategis lainnya, diharapkan masyarakat dapat menikmati perjalanan mudik yang lebih terencana dan minim hambatan. Kebijakan ini juga diharapkan dapat mengurangi stres dan kelelahan yang kerap dialami oleh para pemudik akibat kemacetan panjang.

Pemerintah berharap bahwa kebijakan FWA dan langkah-langkah pendukung lainnya dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi masalah kemacetan dan kepadatan transportasi selama musim mudik. Dengan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, diharapkan perjalanan mudik Lebaran 2025 dapat berlangsung lancar dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Indonesia.

“Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan kebijakan yang pro rakyat dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas AHY. (***)

Editor Amiruddin Sormin