Ombudsman Lampung Saat Sidak ke Samsat Digital Drive Thru | Ist/Lampungpro.co

Jika tidak ada kejelasan mengenai standar pelayanan misalnya persyaratan, prosedur, biaya, jangka waktu penyelesaian, hingga produk pelayanan, maka Ombudsman Lampung menilai dikhawatirkan akan terjadi maladministrasi, karena rawan dimanfaatkan oleh oknum tertentu.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, terdapat 14 komponen standar pelayanan yang wajib disusun, ditetapkan, dan dipublikasikan. Komponen tersebut terbagi dalam dua kategori, yaitu service delivery dan manufacturing.

Komponen service delivery meliputi ersyaratan, istem, mekanisme, prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya atau tarif, produk pelayanan, serta penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

Sementara komponen manufacturing meliputi dasar hukum, arana, prasarana, fasilitas, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, serta evaluasi kinerja pelaksana.

Ada pun 14 komponen tersebut, wajib dipublikasikan secara elektronik melalui website dan media sosial, serta secara non elektronik di unit layanan.

Publikasi yang transparan, sangat penting dilakukan agar masyarakat memperoleh akses informasi seluas-luasnya, dan tidak menjadi korban penyimpangan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Publikasi standar pelayanan juga dapat mencegah berbagai bentuk maladministrasi seperti penundaan berlarut, tidak memberikan pelayanan, kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum, penyalahgunaan wewenang, permintaan imbalan, perbuatan melawan hukum, penyimpangan prosedur, tindakan tidak patut, keberpihakan, konflik kepentingan, diskriminasi, hingga ketidakmampuan dalam memberikan layanan.