Pj Gubernur Lampung Saat Kunjungi Kantor Bawaslu Lampung | Ist/Lampungpro.co

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Dua pekan menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024, Pj Gubernur Lampung bersama Bawaslu Lampung, turut memetakan potensi kerawanan pelanggaran disejumlah daerah.

Ada pun potensi kerawanan pelanggaran tersebut, berkaitan dengan politik uang, hingga netralitas aparatur sipil negara (ASN) disejumlah kabupaten/kota di Lampung.

Pj Gubernur Lampung, Samsudin mengatakan, pihaknya meminta semua pihak agar tetap waspada dan mengedepankan upaya pencegahan, untuk meminimalisir persoalan yang muncul saat proses Pilkada.

"Mencegah permasalahan jauh lebih ringan dibandingkan menyelesaikannya setelah terjadi, jadi kami harap semua potensi masalah bisa di antisipasi," kata Samsudin usai bertemu dengan Bawaslu Lampung di Kantor Bawaslu Lampung, Selasa (13/11/2024).

Samsudin menilai, sinergi antara Bawaslu, KPU, dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung sangat penting dilakukan, untuk meminimalisir permasalahan yang mungkin terjadi menjelang Pilkada.

"Kami juga menghimbau seluruh ASN di Lampung, untuk tetap menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis. Kami juga mengingatkan para pendukung paslon untuk tidak melibatkan ASN dalam kegiatan politik," ujar Samsudin.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Lampung, Iskardo P. Panggar mengungkapkan, saat ini pihaknya telah memetakan sejumlah titik rawan yang menjadi perhatian khusus, seperti politik uang dan pelanggaran netralitas ASN.

"Kami sangat berkomitmen dalam mencegah berbagai potensi kerawanan, khususnya di wilayah-wilayah yang dinilai rawan seperti Lampung Tengah, Pesawaran, dan Lampung Timur," ungkap Iskardo P. Panggar.

Selain itu, Bawaslu Lampung juga berfokus pada peningkatan pengawasan partisipatif, dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menghindari politik uang, dan memberikan panduan yang tegas kepada pasangan calon (Paslon), terkait apa saja yang diperbolehkan dan tidak selama masa kampanye. (***)

Editor : Febri Arianto