BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menteri, pejabat, dan birokrat agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Permintaan itu juga disertai ancaman. "Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot," ujar Jokowi, Selasa (29/10/2019).

Periode pertama pemerintahannya, Jokowi beberapa kali mengulang model ancaman seperti ini. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pernah mengancam Menteri Pertanian jika tak berhasil mewujudkan target swasembada beras. Target tersebut bahkan diberi batas waktu tiga tahun. Di saat yang lain, Jokowi pernah memberi peringatan pada Menteri Pariwisata, jika tak memenuhi target kunjungan 20 juta wisatawan per tahun. 

"Target saya ke Menpar 20 juta. Kalau nggak ketemu 20 juta? Ya dicopot," ujar Jokowi saat pembukaan Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Kamis, (1/12/2016). Sampai masa jabatan periode pertama berakhir, ancaman itu tak terlaksana meski target 20 juta wisatawan tak bisa direalisasi. 

Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor mengatakan jangan sampai ancaman presiden tersebut hanya bersifat politis. Pencopotan menteri bukan karena memiliki kinerja buruk tapi lebih disebabkan adanya pertarungan antar elite pimpinan parpol.

"Ada pertarungan politik di level elite dan yang jadi korban adalah menterinya. Mereka belum sempat kerja tapi sudah ada yang rusuh-rusuh di atas, akhirnya terpental," ujar Firman. "Misalnya Kepala Bappenas Andrinof Chaniago. Waktu itu dia tergusur karena banyak kepentingan investor politik."

Karena itu menurut Firman, perlu parameter yang jelas soal evaluasi menteri. Presiden, menurut guru besar riset LIPI itu, layak memberi keleluasaan pada masing-masing menteri untuk mendesain rencana kerjanya. "Menteri susun roadmapnya seperti apa, lalu output dan outcome per semester atau pertahun seperti apa," kata Firman.

"Dari situ kemudian ditetapkan target secara kolektif, antara menteri bersama-sama dengan presiden. Presiden juga bisa dibantu para pakar." Pembahasan kolektif tersebut diperlukan agar jangan sampai parameter capaian yang dipakai menteri dan presiden berbeda-beda.

Parameter yang jelas itu akan memudahkan presiden untuk menilai pembantu-pembantunya. "Kalau kemudian ada gap yang konstan tinggi antara yang diharapkan dengan realisasi itu bisa menjadi alat untuk mengevaluasi. Dari situ bisa direkomendasikan menteri itu bisa melanjutkan tugasnya atau orang lain yang akan melanjutkan," ujar Firman.