Doktor spesialisasi politik Indonesia, lulusan Institute of Arab and Islamic Studies, University of Exeter, Inggris itu pun menyebutkan keberadaan Kantor Staf Presiden (KSP) bisa dioptimalkan presiden untuk membantu melaksanakan evaluasi tersebut. "Presiden bisa langsung evaluasi atau bisa dengan memaksimalkan peran KSP," kata Firman.

Seperti diketahui, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden (KSP), salah satu tugas KSP yakni melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional. Dalam rangka tugas tersebut KSP juga dibekali fungsi pemantauan kemajuan program-program prioritas tersebut.

Sepanjang periode pertama pemerintahan Jokowi menurut Firman, KSP lebih banyak melakukan tugas komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis. 

"KSP lebih banyak ke eksternal, ketimbang evaluasi internal secara lebih tajam dan keras. Padahal sebetulnya KSP bisa jadi alat carrot and stick bagi para menteri," katanya.

Rezim sebelum Jokowi pernah membentuk Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) untuk mengawasi arah dan kecepatan kerja kementerian. Namun unit yang dipimpin Kuntoro Mangkusubroto ini tidak dilanjutkan di era pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Hal ini dipahami karena JK juga pernah menolak unit serupa di masa berpasangan dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di tahun 2004. Saat itu, SBY Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R) pada 2006. JK bahkan mengancam mundur jika unit itu bekerja. Menurut JK penilaian kinerja menteri bisa dilakukan langsung oleh presiden dan wakilnya.

Anggota fraksi PDI Perjuangan di Dewan Perwakilan Rakyat, Hendrawan Supratikno menuturkan perintah presiden pada anggota kabinet Indonesia Maju seperti keseriusan dalam bekerja sudah sangat jelas. Tinggal penjabarannya ke dalam parameter yang terukur harus diperinci.