KALIMANTAN BARAT (Lampungpro.com): Masyarakat diminta tidak ragu menggunakan Kartu Indonesia Sehat (KIS) saat datang ke puskesmas dan rumah sakit. Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Sabtu (18/3/2017). Bahkan, Jokowi mengatakan jika ada warga yang tidak dilayani karena menggunakan KIS, warga bisa lapor ke bupati atau gubernur.

Karena, masyarakat tidak bayar tapi pemerintah bayar ke rumah sakit. Jadi, yang membayar itu pemerintah. Mentang-mentang masyarakat tidak membayar lalu tidak dilayani dengan baik, awas!" kata Presiden, saat penyerahan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Makanan Tambahan (PMT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Di hadapan 1.198 orang warga Mempawah, Presiden memberikan 98 KIS dari total penerima 89.126 orang, KIP kepada 500 siswa dari 1.018 siswa, penerima makanan tambahan sebanyak 450 orang dan penerima keluarga harapan sebesar 150 keluarga dari total 3.441 penerima manfaat.

Sementara itu, setiap keluarga penerima PKH mendapatkan Rp500 ribu per tiga bulan sehingga per tahun memperoleh Rp2 juta yang dapat diambil secara berkala di bank. Sedangkan KIP untuk anak SD sebesar Rp450 ribu, SMP Rp750 ribu dan SMA/SMK Rp1 juta setiap tahun saat kenaikan kelas. "Uang di KIP cukup, tapi saya ingatkan hanya dipakai untuk keperluan pendidikan. Beli buku, tas, seragam sekolah, bayar untuk keperluan sekolah. Tapi kalau ketahuan untuk membeli pulsa, maka kartunya akan dicabut," ujar Presiden.

Sementara, pemprov Lampung menargetkan kepesertaan Program JKN-BPJS Kesehatan di mencapai 77% di 2017/2018. Hal itu dikatakan Sekprov Lampung Sutono dalam dalam Rapat Teknis Pembahasan Roadmap/Peta Jalan JKN KIS menuju Cakupan Semesta 1 Januari 2019 di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu.

Hal itu akan dilakukan dengan mengupayakan  pembangunan fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan serta meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat maupun pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi. Termasuk warga dan pegawai di kabupaten/kota se-Lampung, termasuk meningkatkan kepesertaan masyarakat. Ini sudah merupakan komitmen Gubernur Ridho Ficardo dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kata dia.

Dalam kesempatan yang sama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Utama Bandar Lampung Sofyeni menjelaskan kepesertaan Program JKN-BPJS di Provinsi Lampung saat ini baru mencapai 54% atau sekitar 5,1 juta jiwa dan masih ada potensi peserta sebesar 4,5 jt jiwa lagi. Untuk itu pihaknya berharap dukungan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung untuk dapat meningkatkan cakupan semesta kepesertaan Program JKN-BPJS Kesehatan di Provinsi Lampung di 2017/2018. (**/PRO2)