BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Provinsi Lampung memiliki 65 potensi konflik yang tersebar di seluruh daerah. Dari total potensi konflik tersebut dibagi menjadi tiga kelompok. Konflik masyarakat dengan pemerintah ada 11, masyarakat dengan perusahaan (30), dan konflik masyarakat dengan masyarakat (24).

Kapolda Lampung Irjend Sudjarno saat ditemui Lampungpro.com di Mapolda, Rabu (10/5/2017) siang, mengatakan konflik masyarakat dengan pemerintah terkait sengketa lahan. Untuk konflik masyarakat dengan perusahaan terkait sengketa lahan dan penjarahan. Sedangkan konflik masyarakan dengan masyarakat lebih beragam. "Bisa kriminal, masalah tempat ibadah, politik, lahan, batas wilayah, pokoknya beragam," kata dia.

Kapolda Lampung juga menyampaikan terkait penanganan konflik tersebut, yang paling dasar, menurut dia, yaitu mendeteksi secara dini potensi konflik yang terjadi, agar tidak ada keributan massa. Jika sudah terjadi keributan massa maka Polda Lampung akan melakukan mediasi pihak-pihak yang berselisih untuk menemukan solusi terbaik.

Ia mengatakan konflik bisa ditangani oleh Satuan Petugas (Satgas) Terpadu di berbagai tingkatan. Menurut Sudjarno, satgas bisa menjadi representasi Polda Lampung di tingkat kabupaten dan kota. "Polda kan personelnya nggak banyak, satgas bisa mewakili kita," kata dia.

Kapolda menyampaikan bahwa penegakan hukum sangat diharuskan terhadap tindak pidana anarkisme, agar nantinya tidak menyebabkan konflik lanjutan. Sudjarno mengatakan pihak Polda sudah melakukan rayonisasi tingkat polres dan polsek dalam penanganan konflik. "Alhamdulillah, usaha tersebut membawa kita mendapat rangking satu nasional untuk penanganan konflik," kata Sudjarno. (EZAL/PRO2)