Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri. KPK mengingatkan kuasa hukum Rektor nonaktif Unila Karomani untuk tidak hanya koar-koar di media. [ANTARA/Benardy Ferdiansyah]

JAKARTA (Lampungpro.co): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan penasihat hukum Rektor Universitas Lampung (Unila) nonaktif Karomani (KRM) untuk menyampaikan pernyataan terkait keterlibatan pihak lain dalam kasus suap penerimaan mahasiswa baru (PMB) Universitas Lampung (Unila) di pemeriksaan.

"Kepada para penasihat hukum KRM silakan ungkapkan hal-hal yang mereka ketahui. Semisal dugaan keterlibatan hingga peranan pihak lain dalam kasus tersebut di proses pemeriksaan agar bisa dituangkan dalam BAP dan jadi alat bukti kuat," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, seperti dikutip Suara.com (jaringan media Lampungpro.co) dari Antara, Sabtu (24/9/2022).

Dia menegaskan bahwa KPK bakal menindaklanjuti setiap informasi dan data yang diterima dalam suatu penanganan kasus korupsi. Informasi itu baik dari tersangka penasihat hukum, hingga masyarakat, termasuk suap PMB Unila.

"Silakan dibuka di depan Tim Penyidik KPK. Kalau sekadar disampaikan di ruang publik, maka seluruh pernyataan itu tidak memiliki nilai pembuktian suatu perkara," kata dia.

Dia mengungkapkan bahwa dalam kasus yang menjerat Rektor nonaktif Unila dan sejumlah pejabat di kampus itu Tim Penyidik KPK memeriksa sekitar 22 saksi. "Saksi-saksi yang  diperiksa terdiri atas berbagai unsur mulai dari Rektorat Unila, fakultas, dosen, hingga swasta. Nanti berikutnya kami akan sampaikan perkembangan kasus karena ini masih panjang waktunya," kata Ali Fikri.

Sebelumnya, penasihat hukum Karomani dalam sebuah kesempatan mengaku telah mengantongi nama-nama penyuap mantan Rektor Unila Karomani. (***)

Editor Amiruddin Sormin