JAKARTA (Lampungpro.com): Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjalin kerja sama dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dalam pengamanan teknologi informasi dan komunikasi serta ujian nasional (UN). "Nota kesepahaman ini merupakan inisiatif dari Kemendikbud untuk bekerja sama dengan Lemsaneg. Hal itu untuk mewujudkan efektivitas kerja, pola kerja terpadu, terarah dan berkesinambungan dalam proses penyelenggaraan persandian dalam pengamanan TIK di Kemendikbud," kata Mendikbud Muhadjir Effendy, usai penandatanganan nota kesepahaman dengan Lemsaneg di Jakarta, Selasa (7/3/2017).

Dalam nota Kesepahaman itu, kata dia, terdapat lima kesepakatan kerja sama. Yaitu,  penyelenggaraan persandian dan pegamanan TIK di lingkungan Kemendikbud, pemberian perlindungan keamanan melalui implementasi Sertifikasi Elektronik pada sistem informasi yang digunakan di lingkungan Kemendikbud. Dan, pemberian perlindungan keamanan terhadap implementasi Sistem UN. "Waktu yang paling mendesak dalam persandian ini adalah pelaksanaan ujian nasional. Semoga dalam waktu yang tidak banyak ini bisa segera bersama-sama mengamankan ujian nasional," kata dia.

BACA JUGA: https://lampungpro.com/post/1576/mendikbud-mengakui-masih-ada-kecurangan-ujian-negara

Selanjutnya, dua kesepakatan kerja sama lain adalah penggunaan, peningkatan, dan pengembangan sumber daya, serta penelitian dan pengembangan di bidang persandian. "Kami berharap dengan telah ditandatanganinya nota kesepahaman ini dapat segera ditindaklanjuti secara teknis dengan perjanjian kerja sama antara Unit Utama terkait di Kemendikbud dengan Unit Utama terkait di lingkungan Lembaga Sandi Negara," harap Mendikbud.

Sementara, Kepala Lemsaneg Djoko Setiadi, mengatakan penggunaan TIK dalam dunia pendidikan sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi. "Dalam pelaksanaan UNBK, yang menjadi perhatian bersama adalah adanya aspek teknologi yang dimanfaatkan secara penuh untuk keperluan UN. Dengan perkembangan teknologi di era siber, Lemsaneg berharap dapat ikut memberikan kontribusi dalam mengawal pelaksanaannya, khususnya dalam konteks pengamanan informasi," kata Djoko. (*/ANT/PRO2)