Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, S.Pd., M.M., | LAMPUNGPRO.CO/Ist

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co) : DPRD Kota Bandar Lampung menganggarkan Rp18 miliar untuk pengadaan seragam sekolah bagi siswa SD dan SMP pada tahun ajaran baru 2027. Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, meminta Pemerintah Kota Bandar Lampung memastikan bantuan tersebut dibagikan tepat waktu dan tepat sasaran.

Asroni berharap distribusi seragam sekolah dapat dilakukan pada Juli atau Agustus 2027, bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru. Dengan demikian, siswa bisa langsung menggunakan seragam tersebut tanpa harus menunggu hingga akhir tahun.

“Kita sudah anggarkan Rp18 miliar untuk seluruh jenjang SD dan SMP. Pembagiannya kita harapkan Juli atau Agustus, sehingga anak-anak sudah mendapatkan seragamnya,” ujar Asroni Paslah, Rabu (28/10/2026).

Ketua DPC Partai Gerindra Kota Bandar Lampung itu menegaskan, penyaluran seragam tidak seharusnya terlambat hingga Desember. Sebab, jika bantuan baru diterima pada penghujung tahun, orang tua siswa kemungkinan sudah lebih dahulu membeli seragam untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak mereka.

“Kalau pembagian seragamnya terlambat sampai Desember, kasihan orang tua yang sudah membeli seragam sekolah. Jadi, sama saja bohong kalau tujuannya membantu masyarakat,” tegasnya.

Karena itu, Asroni mengajak masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, pengawasan publik diperlukan agar anggaran yang telah disiapkan benar-benar memberikan manfaat bagi siswa dan keluarga yang membutuhkan.

Selain menyoroti pengadaan seragam sekolah, Asroni meminta Pemkot Bandar Lampung memberi perhatian lebih terhadap pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan jalan, terutama di wilayah pinggiran kota.

Ia menilai, pemerataan pembangunan perlu menjadi perhatian agar masyarakat di kawasan pinggiran tidak tertinggal dalam memperoleh fasilitas serta pelayanan dasar.

“Masih banyak wilayah di Kota Bandar Lampung yang membutuhkan perhatian terkait infrastruktur, seperti jalan, sekolah, dan layanan kesehatan. Kebutuhan dasar itu seharusnya didahulukan,” kata Asroni.

Ia berharap pemerintah daerah tidak hanya memastikan program seragam sekolah berjalan sesuai rencana, tetapi juga memperkuat pembangunan fasilitas publik di seluruh wilayah kota.

Dengan demikian, manfaat kebijakan pemerintah dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat, baik di pusat kota maupun kawasan pinggiran. (***)
Editor : Sandy