BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Kementerian Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat meminta Wali Kota Bandar Lampung menghentikan pembangunan jembatan layang (flyover) di depan Mal Boemi Kedaton (MBK). Merujuk surat Kementerian PUPR No.HK.05.02-Mn/656 tanggal 27 Juli 2017, yang diterima Lampungpro.com, Sabtu (28/7/2017), penghentian itu dilakukan sampai readiness criteria terpenuhi dan izin pelaksanaan di aset jalan nasional kepada Pemerintah (Pemkot) Kota Bandar Lampung diterbitkan oleh Kementerian Kementerian PUPR.

Surat yang diteken Sekjen Kementerian PUPR Prof. Anita Firmanti itu, menyebutkan Pemkot Bandar Lampung harus menyampaikan dokumen readness criteria yang meliputi feasibility study (studi kelayakan), detail engineering design (DED), analisa mengenai dampak lingkungan (amdal) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup UKL/UPL).

BACA JUGA: Wali Kota Bandar Lampung Pastikan Pembangunan Flyover dan Underpass Selesai Akhir Tahun

Selain itu, analisa dampak lalu lintas (andalalin) untuk dikaji oleh Direktorat Jenderal Bina Marga. Dalam surat itu, Sekjen Anita, menyampaikan pembangunam flyover MBK di ruas jalan nasional dapat dilakukan apabila telah terbit secara resmi surat perjanjian kerja sama pelimpahan pengelolaan aset jalan nasional.

SIMAK JUGA: Pemprov Minta Wali Kota Bandar Lampung Hentikan Pembangunan Fly Over MBK

Salah satu poin yang disepakati adalah jaringan jalan yang berkaitan dengan flyover MBK akan diserahkan pengelolaanya ke Pemkot Bandar Lampung. Kemudian, pembangunan flyover MBK harus berpedoman pada UU No.38 Tahun 2004 tentang Jalan, Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2006 tentang Jalan beserta peraturan pelaksananya. Kementerian PUPR menerbitkan surat itu setelah memperhatikan surat Gubernur Lampung No.620/1354/V.13/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang penghentian pembangunan flyover MBK. (PRO1)