JAKARTA (Lampungpro.com) : Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan. urusan perut menjadi salah satu penyebab utama kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Hal itu ia ketahui setelah berkunjung ke sembilan provinsi berisiko kebakaran hutan dan lahan setiap tahunnya.

Doni mengatakan penyebab karhutla di setiap daerah memang berbeda-beda. Pembakaran oleh manusia juga didasari banyak alasan seperti kebiasaan atau budaya hingga suruhan demi imbalan. "Ujung-ujungnya masalah perut, lapangan pekerjaan. Mereka yang mau bakar sebagian besar belum mempunyai pekerjaan tetap," kata Doni.

Doni menjelaskan, pemerintah dalam empat tahun terakhir meningkatkan penegakan hukum terhadap pihak seperti korporasi yang menyebabkan karhutla. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdapat 2.688 pengaduan dan 2.429 pengawasan perizinan periode 2015-2018. dalam empat tahun ini, 550 kasus naik ke pengadilan baik pidana maupun perdata dan menyebabkan 500 perusahaan kena sanksi administratif.

"Empat perusahaan cabut izin, 21 perusahaan beku izin, 360 paksaan pemerintah, 23 teguran tertulis, dan 115 mendapat surat peringatan. Hal ini berdampak pada menurunnya tingkat kebakaran hutan dan lahan. Beberapa daerah di Indonesia seperti Riau dan Kalimantan tak lagi tertutup asap karhutla," jelas dia.

Doni mengungkapkan, hal itu dilakukan agar para korporasi mendapat efek jera dan tak lagi menyuruh masyarakat sekitar membakar lahan. Di sisi lain, Doni mengatakan masyarakat sendiri perlu diedukasi mengenai dampak karhutla. Edukasi masyarakat disebut memerlukan peran serta tokoh setempat mulai dari ulama dan tokoh adat.

"Karena kalau dibiarkan terus berapa banyak biaya yang kita keluarkan untuk mencegah dan memadamkan api belum lagi kerugian sosial dan kesehatan, bagaimana anak-anak bisa cerdas dan bagus kesehatannya kalau setiap tahun harus menghirup udara tercemar," ungkapnya.

Ia mengingatkan biaya yang dikeluarkan pemerintah akibat karhutla sepanjang 2015 jauh lebih besar ketimbang membangun kembali Provinsi di Aceh akibat dilanda tsunami 15 tahun lalu. Pemerintah harus menanggung sekitar Rp221 triliun atau US$16,1 miliar akibat karhutla. Sementara itu, pemerintah mengeluarkan biaya US$7 miliar untuk membangun Aceh kembali.(**/PRO4)