Ketua Komisi I DPRD Lampung Selatan Saat Rapat APBD Perubahan 2025 | Lampungpro.co

KALIANDA (Lampungpro.co): Ketua Komisi I DPRD Lampung Selatan, Edi Waluyo, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan agar memprioritaskan perbaikan infrastruktur pendidikan dan akses transportasi, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan tahun 2025.

Desakan itu disampaikan dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD perubahan tahun anggaran 2025 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Ruang Banggar DPRD Lampung Selatan, Selasa (15/7/2025).

Desakan tersebut, diberikan menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait kondisi Sekolah Dasar Negeri (SDN) Desa Purwodadi, Kecamatan Way Sulan, yang rusak.

Selain itu, Jembatan Way Galih yang merupakan jembatan penghubung antar wilayah yang terletak di Desa Sidoasri, Kecamatan Candipuro, juga turut menjadi atensi dalam anggaran perubahan tahun 2025 ini.

"Beberapa sekolah dasar di Purwodadi kondisinya sangat memprihatinkan, karena fasilitasnya rusak, atap bocor, dan tidak nyaman untuk proses belajar-mengajar. Kami minta ini menjadi perhatian serius di perubahan anggaran," kata Edi Waluyo.

Selain sektor pendidikan, legislator dari Fraksi PAN ini juga turut menyoroti kerusakan Jembatan Way Galih, yang menghambat mobilitas warga dan berdampak pada perekonomian masyarakat, terutama di wilayah pedesaan.

"Kami tidak ingin anggaran perubahan hanya fokus pada hal-hal administratif, karena infrastruktur dasar seperti jembatan yang rusak, harus segera diperbaiki demi keselamatan dan kelancaran aktivitas warga," ujar Edi Waluyo.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan TAPD menyatakan akan menampung seluruh usulan dari DPRD Lampung Selatan, dan melakukan verifikasi terhadap skala prioritas kebutuhan di lapangan.

Tim akan melakukan pengecekan secara langsung, untuk mengkaji sejauh mana tingkat urgensinya. Namun dengan keterbatasan anggaran akan menjadi tantangan tersendiri, sehingga pemerintah akan berupaya melakukan penyesuaian agar program-program prioritas, tetap bisa diakomodasi dalam APBD Perubahan. (***)

Editor : Febri Arianto