Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, S.Pd., M.M. | LAMPUNGPRO.CO

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co) : Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, mengingatkan masyarakat akan potensi lunturnya nilai-nilai Pancasila di tengah derasnya arus digitalisasi dan penggunaan media sosial.

Hal itu ia sampaikan saat kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IPWK) yang digelar di Jalan Kapten Abdul Haq, Gang Musa, Rajabasa, Sabtu (24/5/2025).

Menurut Asroni, media sosial telah menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi membawa manfaat, namun di sisi lain berpotensi mengikis nilai-nilai luhur bangsa.

“Perkembangan teknologi dan media sosial hari ini tidak bisa kita bendung. Tapi sayangnya, justru sering membuat kita kehilangan nilai-nilai Pancasila. Lihat saja, duduk bertiga tapi semua sibuk dengan ponsel masing-masing. Tidak ada lagi interaksi, tidak ada gotong royong,” kata Asroni.

Ia juga menyoroti sejumlah tren digital seperti velocity challenge dan berbagai konten viral yang dinilai tidak mencerminkan budaya ketimuran maupun etika sosial.

“Banyak konten yang viral tapi tidak mendidik. Kita kehilangan rasa malu, sopan santun, dan tata krama. Ini pekerjaan rumah kita bersama untuk mengembalikan semangat Pancasila ke tengah-tengah masyarakat,” ujar Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Bandar Lampung tersebut.

Kendati demikian, Asroni mendorong masyarakat agar tetap memanfaatkan sisi positif teknologi. Salah satunya dalam mendukung aktivitas ekonomi digital yang produktif.

“Contohnya jualan online. Itu sangat positif. Tapi jangan sampai kita tenggelam dalam dunia maya sampai lupa jati diri dan nilai kebangsaan,” tambahnya.

Selain memberikan sosialisasi, Asroni juga menyerap sejumlah aspirasi warga, khususnya terkait bidang pendidikan dan pelayanan sosial.

Beberapa keluhan yang disampaikan antara lain masalah seleksi penerimaan murid baru (SPMB), keterlambatan pencairan dana Program Indonesia Pintar (PIP), pelayanan BPJS, hingga kebutuhan akan program bedah rumah.

“Khusus untuk wilayah Rajabasa, jumlah sekolah tingkat SMA masih sangat minim. Ini akan menjadi salah satu fokus perjuangan kami agar akses pendidikan lebih merata,” tutupnya. (***)