BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Agama dan negara merupakan dua entitas yang berbeda, tapi dipahami sebagai saling membutuhkan satu sama lain. Agama membutuhkan negara sebagai alat pengembangan. Sementara negara membutuhkan agama sebagai pembinaan moral, etika dan spititual. "Agama dab negara berbeda, tetapi saling melengkapi," kata Ketua MUI Lampung Khairudin Tahmid, pada Silaturahim dan Dialog Ormas Islam di Aula MCC Universitas Malahayati, Bandar Lampung, Kamis (20/7/2017).

Dalam acara bertajuk "Mengembangkan Islam Washatiyah untuk Meneguhkan Komitmen Bersama terhadap Pancasila dan NKRI" itu, Ketua MUI menjelaskan relasi antara agama dan negara. Agama dalam negara harus diletakkan sebagai sumber nilai. Secara agama digunakan untuk pendekatan membangun masyarakat Islam. "Masyarakat Islam, bukan Negara Islam," kata Khairudin.

Merebaknya paham radikalisme atas nama agama memerlukan penguatan wawasan kebangsaan sebagai penangkal. Pemahaman keagamaan yang moderat harus disosialisasikan lebih masif. Lantaran pemahaman moderat menekankan pentingnya toleransi dan kedamaian dalam masyarakat multikultural.

Selain itu, internalisasi nilai sosial budaya perlu dijadikan modal sosial. Menurut Khairudin, nilai sosial budaya dapat mencegah paham keagamaan radikal, karena kedamaian dijunjung tinggi. Selain itu, penguatan penegakan hukum perlu dilakukan untuk menindak tegas gerakan radikal atas nama agama.

Dalam diskusi tersebut diisi narasumber kompeten dalam bidang masing-masing. Ketua ormas Muhammadiyah Lampung Prof. Marzuki Noor, Wakil Rektor III Universitas Lampung Prof. Aom Karomani, Ketua MUI Lampung Dr. Khairudin Tahmid, Peneliti dari UIN Raden Intan Lampung Dr. Sidi Ritauddin, M.Ag. (ESYA/PRO2)

Suasana Silaturahim dan Dialog Ormas Islam oleh MUI Lampung, Kamis (20/7/2017). ESYA/Lampungpro.com