Pengurus KONI Lampung | Lampungpro.co

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Pengurus KONI Lampung bersama perwakilan kabupaten/kota, menetapkan 32 cabang olahraga  yang akan dipertandingkan pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Lampung 2026 di Bandar Lampung.

Penetapan tersebut, merupakan hasil rapat koordinasi antara KONI Lampung, Dispora Lampung, serta tuan rumah Porprov 2026. Dari total 32 cabor, ada 29 merupakan cabang olahraga yang masuk kategori kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON), sementara tiga lainnya merupakan cabang olahraga pilihan tuan rumah.

Ketua Umum KONI Lampung, Taufik Hidayat mengatakan, penetapan cabang olahraga tersebut, didasarkan pada cabang olahraga yang dipertandingkan di PON, serta kesiapan kepengurusan di daerah.

"Jadi yang ditetapkan ini cabang olahraga yang dipertandingkan di PON, hasilnya nanti untuk memperkuat tim Lampung menuju PON. Kami juga memberikan peluang pilihan cabang olahraga andalan tuan rumah," kata Taufik Hidayat.

Menurutnya, cabang olahraga yang dipertandingkan telah diverifikasi dan minimal memiliki kepengurusan aktif di delapan kabupaten/kota. Sementara yang tidak aktif, tidak akan diakomodir.

Ada pun 29 cabang olahraga yang dipastikan dipertandingkan yakni akuatik, angkat berat, angkat besi, atletik, badminton, biliar, bola basket, bola tangan, bola voli, catur, e-sport, futsal dan sepak bola.

Kemudian gulat, hapkido, judo, karate, kempo, kickboxing, menembak, panjat tebing, panahan, pencak silat, senam, dance sport, taekwondo, tarung derajat, tenis lapangan, tenis meja, dan wushu. Sementara tiga cabang olahraga tambahan tuan rumah ada muaythai, sepak takraw, dan tinju.

Sementara itu, Sekretaris Umum KONI Bandar Lampung selaku perwakilan tuan rumah, Rahmudin menyebutkan, kesiapan Bandar Lampung sebagai tuan rumah saat ini terus dimatangkan.

"Kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan KONI Lampung pada 2 April 2026 lalu dan menyepakati 32 cabang olahraga yang akan dipertandingkan," sebut Rahmudin.

Menurut Rahmudin, Bandar Lampung memiliki sarana olahraga yang cukup memadai, baik milik pemerintah provinsi, pemerintah kota, maupun pihak swasta. (***)

Editor : Febri Arianto