Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir. LAMPUNGPRO.CO/AISYIYAH

YOGYAKARTA (Lampungpro.co): Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengevaluasi secara menyeluruh penanganan Covid-19. Jika diperlukan, Muhammadiyah meminta Presiden dapat mengambil alih dan memimpin langsung agar lebih efektif, terarah, dan maksimal. Muhammadiyah menilai, kehadiran Presiden sangat diperlukan di tengah gejala lemahnya kinerja dan sinergi antar kementerian. 

"Presiden perlu mengevaluasi para menteri agar meningkatkan performa dan profesionalitas kerja sehingga tidak menimbulkan liabilitas pemerintahan dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah, khususnya kepada presiden. Perlu kebijakan yang tegas dan menyeluruh dalam penanganan Covid-19 secara nasional agar keadaan terkendali," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nasir, dalam siaran pers, Senin (21/9/2020).

Selain itu, kata Haedar, penyelamatan jiwa manusia merupakan sesuatu yang terpenting dari lainnya sebagaimana perintah konstitusi agar pemerintah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. "Sudah lebih dari enam bulan, bangsa Indonesia hidup dalam ancaman pandemi Covid-19 yang oleh Pemerintah ditetapkan sebagai bencana non-alam. Selama lebih dari satu semester, pandemi Covid-19 menimbulkan masalah kesehatan, ekonomi, sosial-budaya, mental-spiritual, politik, dan sebagainya," kata Haedar. 

Pandemi Covid-19 juga menimbulkan masalah kemanusiaan yang sangat serius. Jumlah korban meninggal dunia maupun yang masih dalam perawatan terus meningkat, termasuk dari kalangan tenaga kesehatan sebagai salah satu garda terdepan sekaligus benteng terakhir penanganan Covid-19. PP Muhammadiyah menyatakan sangat prihatin dan khawatir dengan keadaan tersebut.

PP Muhammadiyah menilai Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah bekerja keras menangani pandemi Covid-19. Meski demikian, kerja dan kinerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah beserta seluruh jajaran belum menunjukkan hasil yang maksimal.

Selain karena kompleksitas masalah, kerja dan kinerja Pemerintah perlu ditingkatkan dan diperbaiki, terutama terkait dengan koordinasi antar instansi dan komunikasi publik. "Lemahnya koordinasi dan komunikasi menimbulkan kegaduhan politik yang trivial dan kontraproduktif," kata Haedar dalam siaran pers yang juga diteken Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti, itu. (PRO1)