Korporasi bagi-bagi uang untuk rakyat. Itu harapan saya dan harapan banyak orang untuk korporasi mana pun. Malah, itu diwajibkan negara melalui Undang-Undang Perseroan Terbatas. Namanya corporate social responsibility (CSR) alias tanggung jawab sosial perusahaan yang kini diperkuat dengan Rancangan Undang-Undang CSR.

Rakyat Lampung butuh uluran tangan korporasi, apalagi masih terpuruk di peringkat tiga provinsi termiskin di Sumatera. Uluran tangan korporasi amat dibutuhkan, karena tak mungkin diatasi sendiri oleh pemerintah.

Kita butuh banyak korporasi yang bagi-bagi uang demi kemanusiaan. Tapi korporasi bagi-bagi uang demi meraih kekuasaan harus diwaspadai, karena kekuasaan bukan lembaga bisnis. Meraih kekuasaan itu bukan untuk berbisnis, malah harus rela berkorban.

Kalau kekuasaan diraih lewat bantuan korporasi, siapa bisa menjamin tidak ada udang di balik batu. Apakah benar ratusan miliar uang yang dibagi-bagikan itu semata CSR? Ataukah ada deal politik untuk kepentingan korporasi itu?

Korporasi menyumbang calon kepala daerah itu biasa terjadi di belahan dunia manapun. Tapi, tujuan utamanya agar bisnisnya tetap lancar. Jadi, semua calon kepala daerah disumbang agar siapa pun yang terpilih, tetap bisa diajak kerja sama.

Nah, kalau ada korporasi yang besar-besaran membiayai satu calon, pikiran nakal saya wajib menerawang dengan kalimat 'jangan-jangan'. Jangan-jangan ada deal politik untuk menutupi praktek kotor bisnisnya. Jangan-jangan ada deal politik ingin melebarkan bisnis dengan menabrak aturan dan seribu jangan-jangan yang aneh-aneh.

Tabik puunn....

�

Amiruddin Sormin
Wartawan Utama