Sidang Fee Proyek Jilid II Lampung Selatan | Lampungpro.co

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Mantan Kabid Pengairan Dinas PUPR Lampung Selatan Syahroni dituntut hukuman lima tahun penjara, oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK atas kasus tindak pidana korupsi fee proyek Dinas PUPR Lampung Selatan. Selain itu, Syahroni juga dituntut hukuman denda Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan penjara.

"Dengan ini menyatakan terdakwa Syahroni terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka meminta Majelis Hakim agar menghukum lima tahun penjara. Terdakwa juga dituntut membayar denda Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan penjara, apabila tidak membayar," kata JPU KPK Taufiq Ibnugroho di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Rabu (19/5/2021).

Kemudian terdakwa juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti senilai Rp303,6 juta, apabila tidak dibayarkan, maka harta bendanya akan disita dan dilelang setelah satu bulan putusan inkrah. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana enam bulan penjara.

"Terkait Justice Collabolator (JC) yang diajukan terdakwa, dengan ini kami kabulkan JC yang diajukan. Hal ini karena terdakwa bukan pelaku utama dan yang bersangkutan juga turut mengungkap pelaku lainnya," ujar Taufiq Ibnugroho.

Ada pun hal-hal yang memberatkan terdakwa yakni, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sementara untuk hal-hal yang meringankan terdakwa yakni terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, belum pernah dihukum, dan tulang punggung keluarga. JPU menilai terdakwa Hermansyah Hamidi melanggar Pasal 12 a Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999, tentang tindak pidana korupsi. (***)

Editor : Febri Arianto