Andi Arief Kasus Narkoba, Ksatria Airlangga, Partai Demokrat, Lampung, Bandar Lampung, Lampungpro.com, Info Lampung, Info Bandar Lampung, Lampung Raya, Polda Lampung

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Komunitas Ksatria Airlangga mengecam pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono yang menyalahkan Presiden Jokowi atas tertangkapnya Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkotika.

BACA JUGA: Diduga Terlibat Narkoba, Politisi Asal Lampung Andi Arief Ditangkap

Kepada wartawan, Poyuono menuding bahwa Andi Arief telah menjadi korban kegagalan pemerintah Jokowi dalam pemberantasan narkoba di Indonesia. "Pernyataan itu jelas tendensius dan bisa dibaca sebagai upaya mengambinghitamkan pemerintahan Jokowi atas tindakan individual yang dilakukan seorang pengurus partai pendukung kubu Prabowo," tegas Koordinator Ksatria Airlangga Teguh Prihandoko, Senin (4/3/2019).

Menurut Teguh, tertangkapnya Andi Arief justru mengindikasikan keseriusan pemerintah, dalam hal ini kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba. Dalam pandangan Teguh, selain salah sasaran pernyataan Waketum Gerindra itu juga memalukan.

Teguh mendesak kepolisian untuk memprioritaskan penyelidikan kasus Andi Arief ini agar masyarakat tahu kejadian yang sebenarnya. Ia meminta para politisi tidak bicara sembarangan karena publik sudah cerdas untuk menilai siapa yang gemar memutarbalikkan fakta.

Kecaman serupa datang dari deklarator Komunitas Ksatria Airlangga, Heru Hendratmoko. "Pernyataan pengurus Partai Gerindra itu sama sekali tak bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya di Jakarta, Senin (4/3/2019).

Menurut Heru, data menunjukkan jumlah jaringan sindikat narkoba turun dari 99 jaringan pada 2017 menjadi 83 jaringan pada 2018. "Ini menunjukkan BNN dan kepolisian tak main-main dalam menggulung jaringan pengedar narkoba di tanah air," lanjutnya.

Heru menggarisbawahi pemakaian narkoba di kalangan politisi yang justru bisa menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bernegara. "Ini sungguh berbahaya. Bagaimana kita bisa mempercayakan kebijakan publik kepada mereka kalau para pengambil keputusan justru berada di bawah pengaruh narkoba? sergahnya. (***/PRO3)