BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada tiga bupati di Lampung, yaitu Bupati Lampung Tengah, Lampung Selatan dan Mesuji bermuara pada satu titik simpul. Ketiga bupati tersebut tersangkut kasus proyek infrastruktur yang sudah kasat mata menjadi lahan pengumpul pundi-pundi kekayaan dalam melanggengkan kekuasaan.

Kurangnya peran inspektorat daerah dalam pengawasan uang rakyat pada pengadaan barang dan jasa membuat Presiden Jokowi membentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

Namun, hadirnya TP4D memunculkan konflik kepentingan karena semua proyek yang didampingi lembaga itu tidak bisa diperiksa jika ada penyimpangan. Atas dasar itu, Lampungpro.com kembali menggelar Lampung Bicara bertajuk 'TP4D Kejaksaan, Efektifkah Mengawasi Proyek?' di Hotel Asoka Luxury, Kamis (29/8/2019) siang.

Dalam hal ini, Kanit 4 Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Lampung Kompol Deni Saputra menganggap penyidikan korupsi bukan hal yang mudah dan harus dihitung secara berat serta memakan waktu berbulan-bulan. Hal ini dikarenakan harus ada kerjasama dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Semua kegiatan berjalan sesuai real yang telah ditentukan. Apalagi kita benar melaksanakan SOP yang ada harus diikuti termasuk kepolisian. Berbicara proyek maka harus menghilangkan mindset uang oleh karnanya ada hal yang hrs diperbaiki. Penanganan yang melanggar aturan cukup memakan waktu lama," kata

Ia menambahkan pada prinsipnya dari pihak kepolisian mendukung segala kegiatan yang ada di kontraktor dan berpesan pada para kontraktor kalau ada kegiatan tidak usah takut. "Ya kami berpesan pada kontraktor di Lampung untuk tidak takut menjalankannya dan kalau ada apa-apa lapor pada kami kepolisian dan kejaksaan. Terpenting harus dilaksanakan sesuai laporan yang ada," tambah dia. (FEBRI/PRO3)