Paslon Gubernur Lampung Mirza-Jihan Saat Mimbar Pelayanan Publik Bareng Ombudsman Lampung | Lampungpro.co

"Isu pelayanan publik kerap menjadi perhatian dalam kampanye para calon kepala daerah. Kami akan berinteraksi lebih intens dengan para calon, siapa pun yang nantinya terpilih," kata Nur Rakhman Yusuf.

Ombudsman Lampung ingin mengingatkan, saat ini masih banyak pekerjaan rumah dalam memperbaiki pelayanan publik di Lampung, dan ini bukan tugas yang ringan.

Ombudsman menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang terencana, dengan roadmap pelayanan publik yang diperbarui setiap lima tahun, dengan okus utamanya adalah menghapus praktik KKN dan meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat.

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan hak masyarakat dan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkannya. Dalam menghadapi Pilkada 2024, Ombudsman RI Perwakilan Lampung memandang penting untuk memberikan ruang bagi para calon gubernur dan wakil gubernur Lampung dalam memaparkan visi, misi, serta strategi mereka untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di provinsi ini.

Untuk itu, Ombudsman RI Lampung menggelar kegiatan bertema Mimbar Pelayanan Publik: Gagasan Pelayanan Publik Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung pada Pilkada 2024.

Pada kesempatan tersebut, para calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung turut menandatangani pakta integritas siap melayani dan anti maladministrasi, sebagai bentuk komitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik di Lampung apabila terpilih.

Calon Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menanggapi kondisi ini dengan komitmen untuk mereformasi pelayanan publik di Lampung. Ia menekankan perlunya pendekatan yang proaktif dan inovatif agar layanan publik di Lampung dapat diakses secara lebih luas dan cepat.