Para peserta focus group discussion IKP 2023 saat mengikuti survei di Hotel Aston, Kamis (9/3/2023). LAMPUNGPRO.CO/AMIRUDDIN SORMIN

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Provinsi Lampung menjadi yang pertama mengikuti survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2023 dari 34 Provinsi, di Hotel Aston, Bandar Lampung, Kamis (9/3/2023). Survei menghadirkan 12 narasumber ahli dari berbagai kalangan sebagai representasi pentahelix provinsi berjuluk Sang Bumi Ruwai Jurai ini.

Survei dibuka Wakil Ketua Dewan Pers Muhammad Agung Dharmajaya sekaligus narasumber bersama narasumber lainnya Amiruddin Sormin, Pemimpin Redaksi Lampungpro.co. Pada kesempatan itu, Agung berharap IKP Lampung terus membaik. Meski demikian dia meminta agar para narasumber mengisi kuisioner secara jujur dan sesuai fakta lapangan agar hasil survei sesuai kondisi lapangan.

"Beberapa hasil survei sering tidak sesuai dengan fakta lapangan. Oleh karena itu, melalui metodologi perwakilan ini, kami berharap Lampung dapat menghasilkan survei yang sesuai dengan kondisi lapangan," kata Agung didampingi moderator Reza Praditya Yudha.

Berdasarkan catatan Dewan Pers, IKP Nasional 2022 yakni 77,88 atau masuk kategori cukup baik. Angka ini menempatkan Indonesia di posisi 118 dari 180 negara secara indeks kemerdekaan pers.

Kemudian, untuk Lampung, pada 2022 mencatat IKP 79,20 atau berada di posisi ke 18 dari 34 provinsi. Survei Dewan Pers menunjuukan dalam tiga tahun terakhir, IKP Lampung cenderung membaik yakni dari 74,35 (2020), naik menjadi 77,52 (2021), dan naik 1,32 poin menjadi 79,20 poin.

Dari kondisi ini, Dewan Pers berharap IKP Lampung terus membaik. "Survei ini bertujuan mengumpulkan data mengenai isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian. Kemudian, menyimak pendapat, saran, masukan, dan persepsi tentang isu-isu penting tersebut," kata Agung.

Seperti IKP sebelumnya, tahun ini ada tiga kondisi yang disurvei Dewan Pers melalui PT Sucofindo yakni kondisi lingkungan fisik dan politik yang terdiri dari 9 indikator dan 30 pertanyaan. Kemudian, kondisi lingkungan ekonomi yang terdiri dari lima indikator dan 27 pertanyaan. Lalu, kondisi lingkungan hukum terdiri enam indikator dan 18 pertanyaan.

Para narasumber ahli Lampung yang dipilih Dewan Pers yakni Ganjar Jationo (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung), Budi Jaya (Ketua KPID Lampung), Fuad Abdul Gani (Universitas Lampung), Ferry Ardiansyah (Biro Hukum dan Protokol Pemprov Lampung), dan AKBP Rahmad Hidayat (Kasie Penmas Bidang Humas Polda Lampung). Kemudian, Heri Wardoyo (ahli pers), Armayanti Sanusi (Solidaritas Perempuan Sebay Bandar Lampung), Ruslan AI (IJTI Provinsi Lampung), Arliyus Rahman (SMSI dan FPI) Hendry Sihaloho (Konsentris.id), Indra Ardiyanto (Corporate Commnication GGF), dan Ary Meizari Alfian (Ketua Apindo Lampung). (***)