JAKARTA (Lampungpro.com): Provinsi Lampung meraih posisi pertama capaian kinerja pelaksanaan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial tingkat provinsi tahun 2016. Penghargaan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada acara Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan (15/3/2017).

Lampung menempati posisi pertama dari 10 provinsi yang meraih penghargaan tersebut. Kesepuluh provinsi penerima penghargaan itu yakni Lampung, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Jambi, DI Yogyakarta, Nanggroe Aceh Darussalam, Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, dan Sumatera Selatan. Kesepuluh provinsi ini dinilai berhasil mengatasi gejolak konflik serta membangun keamanan dan ketertiban yang ada di masyarakat.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri Soedarmo mengatakan, dibentuknya tim terpadu penanganan konflik ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya permasalahan yang ada di daerah. Dia mencontohkan seperti permasalahan pada pemilihan kepala daerah, persoalan mengenai tanah, persoalan pendirian rumah ibadah, dan persoalan lain yang mengganggu keamanan

"Adanya permasalah seperti pemilihan kepala daerah, pendirian rumah ibadah, dan ini mengakibatkan stabilitas keamanan khususya di daerah, tidak kondusif," ujar Soedarmo. Dia menjelaskan dasar hukum dari dibentuknya tim terpadu dalam penanganan konflik ini, yakni Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri. (PRO1)