Gubernur Lampung Bersama Anggota KTNA | Lampungpro.co/Dok Kominfo

GORONTALO (Lampungpro.co): Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menegaskan, terpilihnya Lampung sebagai tuan rumah Pekan Nasional (Penas) Petani Nelayan XVIII Tahun 2029, menjadi momentum strategis untuk memperkuat posisi Lampung, sebagai lumbung pangan nasional sekaligus etalase kemajuan sektor pertanian Indonesia.

"Pertanian tulang punggung perekonomian Lampung, karena ebih dari dua juta kepala keluarga di Lampung, menggantungkan hidup pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan," tegas Rahmat Mirzani Djausal saat menghadiri Rembug Utama Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Penas Petani Nelayan XVII Tahun 2026 di Gorontalo, Jumat (19/6/2026).

Oleh karena itu, Gubernur Lampung pun siap menjadikan Penas di tahun 2029 sebagai ajang memperlihatkan kekuatan dan kemajuan pertanian Lampung kepada seluruh Indonesia.

Lampung resmi ditetapkan sebagai tuan rumah Pekan Nasional Petani Nelayan XVIII Tahun 2029, setelah memperoleh dukungan mayoritas dalam proses pemungutan suara yang dilakukan peserta KTNA. Lampung meraih 29 suara, unggul atas Sumatera Utara yang memperoleh lima suara, dan Sulawesi Tengah yang memperoleh satu suara.

Gubernur menjelaskan, sektor pertanian menjadi fondasi utama pembangunan daerah. Dari sekitar 9,5 juta penduduk Lampung yang tersebar di 15 kabupaten/kota dan 225 kecamatan, sebagian besar masyarakat bekerja di sektor pertanian dan turunannya.

Menurut Gubernur Mirza, letak geografis Lampung yang berada di ujung selatan Pulau Sumatera, memberikan keuntungan tersendiri karena dekat dengan pasar utama nasional, khususnya Pulau Jawa. Kondisi tersebut, mempercepat distribusi hasil pertanian sekaligus meningkatkan daya saing produk petani Lampung.

Gubernur Mirza memaparkan, produksi padi Lampung saat ini mencapai sekitar 3,2 juta ton per tahun atau menempati peringkat keenam nasional.

Jumlah tersebut, meningkat sekitar 500.000 ton dibandingkan tahun sebelumnya, seiring peningkatan indeks pertanaman dan dukungan kebijakan pemerintah pusat terhadap sektor pertanian.