BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Badan Perencanaan Pembangungan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung meminta empat kabupaten yakni Lampung Selatan (Lamsel), Lampung Tengah (Lamteng), Lampung Utara (Lampura), Pringsewu, dan Lampung Timur, fokus memperkecil angka kemiskinan. Menurut Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Taufik Hidayat, keempat kabupaten tersebut memiliki angka kemiskinan tertinggi di Lampung.

"Kalau dulu untuk mengurangi angka kemiskinan itu seperti menembak dalam kegelapan. Dar der dor sana-sini tanpa arah. Kini ada data resmi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), milik Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jadi, program pembangunan di lima kabupaten tersebut bisa mengarah pada data tersebut, tidak lagi meraba-raba seperti dulu," kata Taufik Hidayat, di Bandar Lampung, Senin (1/4/2017).

Data TNP2K, kata Taufik, sangat rinci memuat masyarakat miskin. Pemerintah kabupaten dan kota tinggal mengolahnya dan mendekatkan pembangunan ke warga tersebut. "Sebagai data warga, pasti ada perubahan di lapangan, tapi paling tidak para pengambil kebijakan tidak perlu lagi berdebat soal jumlah warga miskin. Kalau pun ada perubahan tinggal verifikasi," kata Taufik.

Bappeda Lampung mencatat, pada 2016 angka kemiskinan tertinggi terdapat di Lampung Utara yakni 23% dari total penduduk. Disusul Lamteng 17%, Lamsel 16%, Pringsewu 15%, dan Lamtim 15%. Keempat kabupaten tersebut memberi andil angka kemiskinan Provinsi Lampung menjadi 13,86% dan masih tercatat sebagai provinsi termiskin ketiga di Sumatera.

"Memang angka kemiskinan Lampung sedikit menurun, dari 14,29% menjadi 13,86%. Tapi masih jauh dari sasaran. Pada 2018, targetnya bisa turun menjadi 12%. Ini tentu membutuhkan dukungan kabupaten dan kota, terutama daerah yang memiliki angka kemiskinan tinggi tersebut. Perlu terobosan bersama, karena menurunkan angka 1% itu butuh sinergi dan komitmen bersama. Harap diingat, masyarakat miskin itu ada di kabupaten dan kota," kata Taufik Hidayat.

Rata-rata penghasilan warga Lampung berdasarkan angka garis kemiskinan, pada 2016 tercatat Rp368.592 per bulan. Angka itu, kata Taufik, mencakup 30% warga Lampung baik di pedesaan maupun perkotaan. "Anehnya, konsentrasi kemiskinan itu ada di sentra-sentra pangan seperti Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Pringsewu. Artinya, program peningkatan pendapatan petani dan bantuan untuk petani harus tepat sasaran dan diberdayakan," kata Taufik Hidayat. (PRO1)

�

�

�

�

�

�

�