JAKARTA (Lampungpro.com) : Bawaslu melakukan pengecekan terkait data e-KTP WNA yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Tercatat sebanyak 158 data e-KTP WNA masuk dalam DPT. "Melakukan penelitian faktual lebih lanjut tentang potensi WNA masuk DPT ini, hingga 8 Maret 2019, terdapat 158 orang yang berstatus WNA diduga masuk dalam DPT," ujar anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin, Jumat (8/3/2019).

Afif menjelaskan, data ini bukan berdasarkan data yang diberikan Dukcapil maupun KPU. Melainkan, berdasarkan hasil verifikasi faktual berdasarkan informasi yang beredar. "Kami lakukan bukan mengecek data ganda yang ada pada Dukcapil maupun KPU, kami datangi langsung kemudian ada enggak nama yang bersangkutan termasuk di DPT-nya sidalih KPU. Kami lakukan adalah melakukan tindak faktual dari informasi yang ada," jelas dia.

Namun, Afif mengungkapkan, data ini akan kembali dicocokan dengan data Dukcapil dan KPU. Hal ini untuk mengecek apakah 158 temuan Bawaslu termasuk dalam data yang diberikan Dukcapil. "158 ini ada semua, hanya saja apakah sebagian itu masuk dalam 101 itu, nanti siang akan kami lakukan proses tripartid bersama KPU dan Dukcapil kemudian pembersihan data-data yang dianggap TMS tapi masuk DPT," ungkapnya.

Berdasarkan data Bawaslu, 158 data WNA ini tersebar di 15 provinsi. Dengan jumlah terbanyak breada di Jawa Timur sebanyak 37 orang. Diketahui KPU kembali mencoret 73 data e-KTP WNA dari DPT, sehingga saat ini total WNA dicoret sebanyak 174 data. Tambahan 73 WNA ini berada di 11 provinsi yang berasal dari 25 negara.

Sebelumnya, KPU mengatakan telah mencoret 101 data WNA yang tersebar di 17 provinsi. Dengan jumlah terbanyak berada di Bali 34 WNA dan Jawa Timur 16 WNA. WNA ini tercatat berasal dari 29 negara, paling banyak berasal dari Jepang dengan 18 orang dan Belanda 9 orang.

Berikut data 158 WNA di 15 provinsi berdasarkan data Bawaslu, Bali: 36 orang, Banten: 7 orang, Yogyakarta: 10 orang, Jakarta: 1 orang, Jambi: 1 orang, Jawa Barat: 29 orang, Jawa Tengah: 18 orang, Jawa Timur: 37 orang, Kalimantan Barat: 2 orang, Bangka Belitung: 1 orang, Lampung: 1 orang, Nusa Tenggara Barat: 6 orang, Sulawesi Utara: 2 orang, Sumatera Barat: 6 orang, Sulawesi Tengah: 1 orang.(**/PRO2)