Aksi Mahasiswa Lampung Protes Bubarkan DPR RI di Tugu Adipura Bandar Lampung | Ist/Lampungpro.co

Sementara itu, Direktur Klasika Lampung, Ahmad Mufid mengungkapkan, pihaknya mengkritik tindakan DPR RI yang dianggapnya sebagai pembangkangan terhadap konstitusi.

"Putusan MK final dan mengikat semua, baik negara, lembaga negara, dan warga, sehingga putusan MK harus dijadikan rujukan bagi pasal-pasal yang terkait treshold dan batas usia calon di Pilkada 2024," ungkap Ahmad Mufid.

Ahmad Mufid menegaskan, sebelumnya DPR RI sama sekali tidak pernah secara kilat melakukan revisi undang-undang, kecuali untuk kepentingan kekuasaan politik tertentu.

"Kami melihat tidak ada alasan mendesak untuk merevisi UU Pilkada. Ini aneh karena dipaksakan secara kilat, putusan MK seharusnya menjadi acuan yang mengikat semua pihak," tegas Ahmad Mufid.

Ahmad Mufid menilai, revisi undang-undang tersebut sebagai upaya politik semata dan tidak mencerminkan kepentingan rakyat.

Keputusan terbaru Baleg DPR RI mengubah batas usia calon kepala daerah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 dan menyesuaikan syarat pencalonan dengan ketentuan partai di DPR RI dan partai nonparlemen.

Keputusan tersebut, tentunya dinilai Klasika mendapat kecaman dari berbagai pihak yang menilai langkah tersebut, karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan. (***)

Editor : Febri Arianto