Wendy Melfa. LAMPUNGPRO.CO

Seperti yang tertuang dalam pengantar buku, Anggota DPR RI Aziz Zyamsuddin mengungkapkan prespektif kumpulan tulisan dalam buku ini mengacu pada proses politik, yang kemudian menjelma menjadi hukum positif (resultante) telah memenuhi syarat formil pembentukan UU. Maka, sejak diundangkan itulah harus dihormati seluruh lapisan masyarakat, termasuk para penyelenggara dan peserta pilkada.

Masih Azis dalam pengantarnya, Perubahan budaya secara cepat apalagi tanpa sosialisasi yang massif kepada masyarakat kita dapat menyebabkan gagap budaya, tentu persoalan ini sangat tidak kita harapkan akan berimplikasi negatif dalam pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi ini.

Di tengah pandemi, demokrasi tidak boleh mati. Pilkada di momen ini perlu ditekankan pada keselamatan pemilih dan penyelenggara, sosialisasi penyelenggaraan pilkada dan visi misi kandidat harus dipastikan tidak ada persoalan pada saat penyelenggaraan pilkada. Kedua, out put pilkada menghasilkan kepala daerah yang bersih, baik dalam cara memenangkan pilkada maupun unggulnya program kerja. Prinsipnya, pilkada harus menghasilkan pemimpin daerah yang mampu menyejahterakan masyarakat, kata Azis.

Ungkapan jika buku ini mendapatkan momentumnya tatkala diterbitkan jelang perhelatan pemilihan kepala daerah yang rencananya akan digelar pada Desember 2020, datang dari Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H.,M.S. Ketua Mahkamah Konstitusi RI Periode 2015-2018. Menurutnya, pilkada yang rencananya akan digelar pada Desember 2020 mendatang dari semula direncanakan pada September 2020, terjadi penundaan dikarenakan adanya pandemi covid 19 yang melanda dunia, tak terkecuali Indonesia.

Pandemi covid 19 saat ini dapat dipandang sebagai ancaman serius bagi penyelenggaraan demokrasi. Sebab, proses suksesi kepimpinan di suatu negara atau proses pengisian lembaga parlemen dalam Pemilu berpotensi terhambat dengan adanya pandemi.