METRO (Lampungpro.com): Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Metro mengajak warga ikut memerangi berita bohong (hoax) dan jangan golput pada Pemilu dan Pilpres 17 April 2019. Sebagai bentuk pengawasan, kini PWI memiliki Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu (Mappilu), agar Pemilu dan Pilpres damai dan bermartabat.

"Akhir-akhir ini berita yang mengandung hoax semakin maraknya muncul dan berkembang di kalangan masyarakat dan sangat sering dikonsumsi oleh publik. Fenomena berita hoax ini juga secara nyata terlihat pada Pilpres dan Pileg," kata Ketua PWI Kota Metro, Abdul Wahab dialog di Radio Duta 98 FM Metro, bertema' Peran Masyarakat dan Media dalam mensukseskan Pemilu 2019 Aman dan Damai, Kamis (21/2/2019).

Dia mengatakan ketika terjun di dunia jurnalistik yang harus dilakukan adalah pertama memahami tupoksi media terutama UU Pers kemudian kode etik jurnalistik. Dimana disebutkan dalam Pasal 1 yakni berimbang dan independen. Akan tetapi dalam kerjanya tanggungjawabnya terhadap masyarakat. Sehingga sangat jelas media dalam menyajikan pemberitaannya mengedepankan independen dan berimbang.

Dalam menangkal melawan hoax terutama di Pemilu 2019 organisasi wartawan terutama PWI terlibat lewat Mappilu di seluruh Indonesia. Tujuannya dapat bersinergi dengan semua pihak baik KPU, Bawaslu dan Gakumundu di Provinsi atau Kota/Kabupaten.

"Tugas berat media saat ini adalah sesungguhnya dengan banyaknya hoaxs di medsos untuk memeranginya. Artinya masyarakat belum bisa memahami bedanya medsos dengan media daring. Sehingga marak hal itu. Ini tentu menjadi tugas organisasi pers dan media untuk bersama-sama melawan dan menangkal hoax," kata Wahab.

Pada sisi lain, Komisioner KPU Kota Metro Agus Riyanto menyatakan peran masyarakat dalam Pemilu adalah partisipasi di semua tahapan bukan hanya pada saat pencoblosan. Harapannya agar partisipasi masyarakat di Pemilu 2019 bisa mencapai 80 persen salah satunya adalah dengan membentuk relawan di 10 segmen untuk meningkatkan partisipasi tersebut. Salah satunya adalah pemilih pemula.

Kemudian ramah pemilih disabilitas yakni disesuaikan dengan kondisi pemilih misalnya yang menggunakan kursi roda dan juga dibantu petugas KPPS. "Pemilu ini kepentingan kita bersama baik orang per orang maupun semua pihak, misalnya masyarakat bisa jadi KPPS. Artinya adanya ada keterlibatan masyarakat. Kemudian ada Pengawas TPS yang dibentuk Bawaslu, termasuk Mappilu PWI," ujar Agus, yang juga penggiat literasi Kota Metro itu. (PRO1)