Radikalisme, MUI Lampung, PNS Tolak Pancasila, Lampung, Bandar Lampung, Lampungpro.com, Info Lampung, Info Bandar Lampung, Polda Lampung, Teroris, PNS Teroris, PNS Nakal, PNS Bolos Kerja

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): BIN menyampaikan ada 100 masjid yang dimiliki gabungan kementerian, lembaga, dan BUMN. Dari 100 masjid, 41 di antaranya terpapar paham radikal. "Berdasarkan pemetaan dari kita, dari 100 masjid di kementerian, lembaga, dan BUMN, saya ulangi, dari 100 masjid yang ada di kementerian, lembaga, dan BUMN itu terdapat 41 masjid yang terindikasi terpapar paham radikal. Yaitu 11 masjid di kementerian, 11 masjid di lembaga, dan 21 masjid di BUMN," ujar Staf Khusus Kepala BIN, Arief Tugiman, dalam diskusi 'Peran Ormas-ormas Islam dalam NKRI' di Kantor Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), Jakarta Pusat, Sabtu (17/11/2018).

Menanggapi hal tersebut, Ketua MUI Lampung K.H Khairudin Tahmid menyayangkan adanya masjid instansi pemerintah dan BUMN yang terpapar radikalisme. Menurut dia, jika masjid pemerintan dan BUMN bisa terpapar radikalisme, apalagi masjid luas. "Ini peringatan keras bagi kita akan gerakan radikalisme," kata Khairudin, Selasa (20/11/2018).

Ia meminta para takmir masjid selektif dalam memilih khatib salat Jumat dan penceramah pada kegiatan keagamaan. Dai yang memiliki pemahaman wasathiyah (Moderat), kata Khairudin harus menjadi penceramah. "Jangan sampai penceramah yang berpaham radikal menguasai mimbar, nanti bisa memengaruhi pemahaman jamaah," ujar akademisi UIN Raden Intan Lampung ini.

Menurut Khairudin, tema yang sering dipakai dai berpaham radikal antara lain soal thogut, kafir demokrasi, akhir zaman, khalifah atau daulah islamiyah, tauhid, pembatalan keislaman, keutamaan jihad, mati syahid, akidah, pembahasan kafir, dan artikel tokoh radikal. "Materi yang disampaikan memancing semangat keberagaman, jamaah bisa terpengaruh paham radikal," kata dia.

Khairudin mengatakan, paham radikal tidak mengenal objek yang terpapar. Siapapun bisa terjangkit paham radikal, mulai dari masyarakat biasa, tokoh, maupun ulama. "Bukti nyata, survei menerangkan 19,4 persen PNS tolak ideologi Pancasila," kata dia.

Mengatasi gerakan paham radikal, MUI Lampung telah melakukan langkah antisipatif mencegah masyarakat terpapar paham radikal, salah satunya dengan mencetak dai moderat melalui program Akademi Dai Wasathiyah. "Pelatihan kader yang berwawasan moderat dan cinta NKRI perlu dilakukan," ujar Khairudin. (SYAHREZA/PRO3)