BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Lampung menilai kepengurusan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Lampung perlu dirombak total karena tidak berkontribusi terhadap pembangunan pariwisata. Bahkan, menurut Kepala Dinas Pariwisata Lampung, Budiharto, BPPD mati suri.

"Seharusnya BPPD bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Lampung. Kita iri dengan BPPD di Nusa Tenggara Barat yang anggarannya besar karena dibantu pemerintah, sehingga kegiatan kegiatan promosi seperti festival itu yang menggelar BPPD, bukan pemerintah. Kalau pemerintah yang menggelar kan rumit karena harus lelang," kata Budiharto di Bandar Lampung, Rabu (14/3/2018).

Menurut Budiharto, BPPD seharusnya lebih berperan mempromosikan pariwisata daripada pemerintah karena anggotanya berasal dari berbagai unsur seperti Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA), Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI), Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), perguruan tinggi, dan kalangan profesional.

"Gerakan BPPD lebih lincah dari pemerintah dalam mempromosikan pariwisata karena terdiri dari berbagai unsur dan lebih fleksibel dalam penggunaan dana promosi," kata Budiharto.

Selama ini, kata Budiharto, tidak ada dana hibah masuk ke BPPD karena tidak pernah mengajukan anggaran dan kegiatan. Padahal, kata Budiharto, Lampung memerlukan promosi intensif dalam menghadapi operasional Jalan Tol Trans Sumatera dan status internasional Bandara Radin Inten II yang membuat Lampung makin terbuka. "Bagaimana mau dikasih anggaran, ngak pernak aktif," kata Budiharto.

Lembaga tersebut, kata dia, harus betul-betul hidup. Apalagi Provinsi Lampung kini masuk destinasi utama kunjungan wisatawan nusantara. Tahun ini, Dinas Pariwisata Lampung mematok angka kunjungan 12 juta wisatawan nusantara atau naik dari tahun lalu dari 11 juta kunjungan.

"Peran BPPD ini sangat besar, karena pemerintah sesungguhnya hanya regelator dan memberikan fasilitas. Sedangkan urusan atraksi dan amenitas itu seharusnya ditangani BPPD," kata Budiharto. (PRO1)

�