BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Terkait rencana pemerintah pusat untuk menghapuskan tenaga honorer dan kontrak. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengaku untuk saat ini masih membutuhkan tenaga kerja kontrak atau honorer. Dasarnya, pegawai di lingkungan Pemprov Lampung masih sangat terbatas, sehingga keberadaan honorer masih diperlukan. 

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung, Lukman mengatakan, adanya wacana penghapusan tenaga honorer masih perlu dilakukan pengkajian lagi di lingkungan instansi yang bersangkutan. "Saat ini kita masih kekurangan pegawai. Sedangkan tugas dan pekerjaan banyak," kata dia, Jumat (24/1/2020).

Lukman menjelaskan, keterbatasan pegawai dan pekerjaan yang banyak dan menumpuk menjadi alasan pemprov merekrut tenaga honorer. Pasalnya, dalam perekrutan pegawai selama ini, formasi yang diberikan pemerintah pusat sangat tidak mencukupi dengan kebutuhan pegawai yang diinginkan. Pada kenyataannya, masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau instansi di lingkungan Pemprov Lampung masih menggunakan tenaga honorer. 

"Saat ini kami masih meneruskan tenaga honorer yang telah ada terlebih dahulu untuk menunjang tugas dan pekerjaan yang banyak di masing-masing OPD.  Bila ada instruksi pusat yang mengikat untuk menghapus tenaga honorer, kami akan melakukannya. Sampai sekarang, kami masih mempertahankan tenaga honorer untuk menunjang kerja dan kinerja masing-masing instansi," jelas diam
  
Sebelumnya, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan, bila kondisi instansi masih membutuhkan tenaga honorer hal tersebut masih tetap dipertahankan. Akan tetapi, bila jumlahnya berlebihan maka akan dipertimbangkan kembali untuk pengurangan. 

Dalam waktu dekat, Ia masih akan mengkaji keberadaan tenaga honorer di masing-masing OPD, apakah masih diperlukan atau tidak dan apakah cukup atau berlebihan. Sebab, menurut dia, anggaran belanja langsung seperti pembangunan masih lebih besar dari pada anggaran belanja tidak langsung seperti gaji pegawai dan fasilitas lainnya. (**/PRO2)