#beritaolahragalampung #beritaolahraganasional #lampungproberitalampung #lampungprodotcom #webberitalampung #portalberitanasional #beritalampungterkini #beritakulinerlampung #beritawisatalampung #portalberitawisata #beritapolitiklampung #webberitadaerah #webberitanasional #portalberitalampung #portalberitawisatanasional #portalberitaasiangames #portalberitapendidikan

JAKARTA (Lampungpro.com): Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diminta agar lebih sungguh-sungguh dalam upaya pencegahan korupsi.�"Di antaranya dengan menghadirkan sistem pencegahan korupsi yang efektif di lingkungan pemerintahan daerah," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo se-Indonesia, di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin, (7/5/2018).

Hal itu dikatakan Mendagari dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Nasional (Rakorwasdanas) 2018, koordinasi antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan APH.

Hadir pada kesempatan itu Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Susilo Yustinus, dan Inspektur Pengawas Daerah (Irwasda) Polda Lampung Kombes Pol Flora Dachi sekaligus melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum (APH). Salah satunya, dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kumolo juga meminta seluruh kepala daerah agar memelihara komitmennya untuk memberantas korupsi sampai keakarnya. Tidak ketinggalan, Mendagri juga mendorong agar kepala daerah bekerja lebih keras Iagi dalam memperbaiki Indeks Persepsi Korupsi (CPI). "Salah satunya melalui upaya kegiatan pencegahan korupsi," kata dia.

Dia juga kembali mengingatkan agar APIP terus berkoordinasi dan bekerja sama dengan APH. Koordinasi tersebut tidak ditujukan untuk melindungi tindakan kejahatan, melindungi koruptor ataupun membatasi APH dalam penegakan hukum.

Sementara itu, Kapolri Tito Karnavian yang diwakili Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol Putut Eko Bayuseno menyebutkan bahwa pemerintahan yang baik adalah yang transparan dan akuntabel. Sehingga, masyarakat dapat sendiri mengawasi bukan hanya dari pihak aparat pengawas. (**/PRO2)