KEPALA DESA, KADES, TAK NETRAL, MENDAGRI, PEMILU, PILPRES, LAMPUNG

JAKARTA (Lampungpro.com): Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengakui ada oknum aparatur desa yang terlibat gerakan-gerakan politik tertentu pada pilpres 2019. Perangkat desa dinilai memiliki peran penting dalam menggerakkan suara masyarakat. "Kami sayangkan," ujar dia, Selasa (11/6/2019) kemarin.

Menurut Tjahjo, seharusnya organisasi kepala desa, organisasi mantan kepala desa, organisasi perangkat desa, tidak digerakkan oleh elemen-elemen politik Menyikapi kasus itu, Kemendagri mengumpulkan seluruh kepala desa untuk mengingatkan kembali fungsinya untuk melayani masyarakat dan bukan untuk kepentingan golongan tertentu. Perangkat desa semestinya bersikap netral.

Aparatur negara boleh memiliki sikap politik, namun tidak dengan bergabung dalam organisasi yang berafiliasi dengan partai politik. Boleh berempati, berpartisipasi, atau menjadi bagian dari partai politik. Tapi kepala desa, kalau bisa organisasinya satu, itu yang kami harapkan," ujar dia.

Ia mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memenuhi segala tuntutan dan kebutuhan perangkat desa dalam menunjang kinerjanya. "Penerimaannya setingkat dengan golongan II, termasuk gaji THR, gaji keempat belas juga, dan tunjangan-tunjangan lainya sudah dipenuhi oleh Bapak Presiden," ujar politikus PDIP ini.(**/PRO2)