Erupsi Gunung Agung Bali, Menkomar Luhut Binsar Pandjaitan, Menko PMK Puan Maharani, Gubernur Made Mangku Pastika, Menpar Arief Yahya, Crisis Centre Kemenpar, UNWTO

JAKARTA (Lampungpro.com)-Tanggap darurat terhadap erupsi Gunung Agung Bali terus menjadi perhatian pemerintah pusat. Kemarin, Selasa 28 November 2017, Menkomar Luhut Binsar Pandjaitan melakukan video conference dengan semua stakeholder di Bali, dari Gubernur Made Mangku Pastika dan seluruh pelaksana teknis di Bali melalui Command Center Kemenhub.

Rabu, 29 November 2017, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, memimpin Rapat Lintas Kementerian berjudul Antisipasi Siaga Darurat Banjir, Tanah Longsor dan Erupsi Gunung Agung Bali di Kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Rapat tersebut diikuti oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri PU-Pera, Mendikbud, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Kantor Staf Presiden, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Kepala Basarnas serta Gubernur Provinsi DKI Jakarta berikut perwakilan K/L lain.

Seluruh instansi memaparkan kesiapan terhadap potensi kebencanaan yang kemungkinan terjadi di Indonesia dan mirigasi terhadap Erupsi Gunung Agung.

Menpar Arief Yahya menyampaikan kesiapan tim Bali Tourism Hositality (baca: Crisis Centre Kemenpar) untuk mengantisipasi kebutuhan Wisman selama periode terjadinya bencana.

Ada tiga hal yang menjadi paparan Menpar Arief, yakni tahap Mitigasi Krisis Pariwisata yang terdiri atas Tahap Tanggap Darurat, Tahap Rehabilitasi dan Tahap Normalisasi sesuai acuan standar UNWTO.

Kami selalu menggunakan global standar, yang sudah teruji puluhan kali di seluruh dunia, yang direkomendasi UNWTO. Saat ini masih masuk di tahap Tanggap Darurat, kata Arief Yahya.

Menpar menyatakan anjuran kepada asosiasi hotel untuk membantu akomodasi yaitu satu malam gratis bagi Wisman dilanjutkan dengan diskon up to 50 persen best rate untuk malam selanjutnya.

Selain itu, Kemenpar juga memantau perkembangan setiap 6 jam untuk memonitor perkembangan Gunung Agung melalui video conference.

Secara spesifik, Menpar mohon kepada Kemenhub agar merubah regulasi agar tiket masyarakat yang batal akibat force majeure meletusnya Gunung Agung tidak secara sepihak dicancel oleh airlines, melainkan dapat direroute/reschedule tanpa perlu menambah biaya ekstra.

Jangan ada cancellation fee dan reschedule fee yang sangat memberatkan customers. Mereka sudah booking, sudah bayar, sudah siap terbang, tetapi airlines nya tidak
bisa mengangkutnya karena alasan force majeur! Lalu mengapa harus ada beban tambahan atau fee untuk mereka yang tidak bersalah? Ini yang harus diperbaiki, kata Arief Yahya.

Informasinya, hal itu akan direvisi. Proyeksi kerugian yang akan terjadi, sampai akhir tahun 2017, Kemenpar berpotensi kehilangan satu juta Wisman karena erupsi Gunung Agung.

Proyeksi kerugian nilai ekonomi sebesar 9 Triliun Rupiah sampai akhir tahun 2017 karena sehari terdapat potensi kehilangan devisa 250 Milliar Rupiah.

Rapat ditutup dengan komitmen kesiapan lintas Kementerian atau Lembaga untuk menghadapi resiko terjadinya bencana alam memasuki periode bulan Desember 2017-Maret 2018 dan juga kesiapan mitigasi erupsi Gunung Agung yang sedang terjadi. (*)