JAKARTA (Lampungpro.com)-Tanggap darurat terhadap erupsi Gunung Agung Bali terus menjadi perhatian pemerintah pusat. Kemarin, Selasa 28 November 2017, Menkomar Luhut Binsar Pandjaitan melakukan video conference dengan semua stakeholder di Bali, dari Gubernur Made Mangku Pastika dan seluruh pelaksana teknis di Bali melalui Command Center Kemenhub.
Rabu, 29 November 2017, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, memimpin Rapat Lintas Kementerian berjudul Antisipasi Siaga Darurat Banjir, Tanah Longsor dan Erupsi Gunung Agung Bali di Kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Rapat tersebut diikuti oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri PU-Pera, Mendikbud, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Kantor Staf Presiden, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Kepala Basarnas serta Gubernur Provinsi DKI Jakarta berikut perwakilan K/L lain.
Seluruh instansi memaparkan kesiapan terhadap potensi kebencanaan yang kemungkinan terjadi di Indonesia dan mirigasi terhadap Erupsi Gunung Agung.
Menpar Arief Yahya menyampaikan kesiapan tim Bali Tourism Hositality (baca: Crisis Centre Kemenpar) untuk mengantisipasi kebutuhan Wisman selama periode terjadinya bencana.
Ada tiga hal yang menjadi paparan Menpar Arief, yakni tahap Mitigasi Krisis Pariwisata yang terdiri atas Tahap Tanggap Darurat, Tahap Rehabilitasi dan Tahap Normalisasi sesuai acuan standar UNWTO.
Menpar menyatakan anjuran kepada asosiasi hotel untuk membantu akomodasi yaitu satu malam gratis bagi Wisman dilanjutkan dengan diskon up to 50 persen best rate untuk malam selanjutnya.
Selain itu, Kemenpar juga memantau perkembangan setiap 6 jam untuk memonitor perkembangan Gunung Agung melalui video conference.
Informasinya, hal itu akan direvisi. Proyeksi kerugian yang akan terjadi, sampai akhir tahun 2017, Kemenpar berpotensi kehilangan satu juta Wisman karena erupsi Gunung Agung.
Proyeksi kerugian nilai ekonomi sebesar 9 Triliun Rupiah sampai akhir tahun 2017 karena sehari terdapat potensi kehilangan devisa 250 Milliar Rupiah.
Rapat ditutup dengan komitmen kesiapan lintas Kementerian atau Lembaga untuk menghadapi resiko terjadinya bencana alam memasuki periode bulan Desember 2017-Maret 2018 dan juga kesiapan mitigasi erupsi Gunung Agung yang sedang terjadi. (*)
Berikan Komentar
Pemkot Bandar Lampung tak perlu cari TPA baru sebagai...
328
Lampung Selatan
25570
Humaniora
3471
Universitas Lampung
Universitas Malahayati
Politeknik Negeri Lampung
IIB Darmajaya
Universitas Teknokrat Indonesia
Umitra Lampung
RSUDAM Provinsi Lampung
TDM Honda Lampung
Bank Lampung
DPRD Provinsi Lampung
DPRD Kota Bandar Lampung
DPRD Kota Metro
Pemrov Lampung
Pemkot Bandar Lampung
Pemkab Lampung Selatan
Pemkab Pesisir Barat
Pemkab Pesawaran
Pemkab Lampung Tengah
Pemkot Kota Metro
Pemkab Mesuji
Pemkab Tulangbawang Barat
Suaradotcom
Klikpositif
Siberindo
Goindonesia