JAKARTA (Lampungpro.com): Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya mengkomunikasikan kebijakan penerbitan pajak kantong belanja plastik. Hal itu guna menciptakan kebijakan yang holistik dan tepat untuk dijalankan.

Terkait dengan penerbitan pajak bagi kantong belanja plastik, Siti Nurbaya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (25/2/2017), mengatakan hasil uji coba menunjukkan secara kuantitas memang ada penurunan yang signifikan dalam penggunaan kantong plastik.

Pihaknya juga harus berkomunikasi dengan kementerian lain seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian. Dan hal yang paling berdampak dari tiap kebijakan adalah industri dan masyarakat atau komunitas.

"Kita harus mendengar juga suara dari produsen plastiknya, dari pedagang plastiknya, dari komunitasnya yang meminta akuntabilitas dari para peritelnya. Hal ini tengah kami diskusikan terus dan setelah saya banyak berdiskusi dengan asosiasi plastiknya. Biodegradable plastic, atau jenis lainnya juga kita sedang kaji saat ini, untuk jadi alternatif," kata dia.

Data UNEP menyatakan, setiap tahunnya sebanyak 0,5 hingga 1,3 juta ton sampah plastik masuk ke perairan Indonesia. Sampah itu tidak hanya berasal dari Indonesia, tapi juga dari negara lain, seperti Asia Timur, atau negara-negara yang memiliki koneksi jalur laut dengan Indonesia, serta sungai.

Indonesia memiliki target untuk mengurangi 70 persen sampah yang ada wilayah perairan lautnya. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, pada acara kampanye Global PBB untuk Laut Bersih, di Nusa Dua Bali, Kamis (23/2/2017). (*/PRO2)