JAKARTA (Lampungpro.com): Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya mengkomunikasikan kebijakan penerbitan pajak kantong belanja plastik. Hal itu guna menciptakan kebijakan yang holistik dan tepat untuk dijalankan.

Terkait dengan penerbitan pajak bagi kantong belanja plastik, Siti Nurbaya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (25/2/2017), mengatakan hasil uji coba menunjukkan secara kuantitas memang ada penurunan yang signifikan dalam penggunaan kantong plastik.

Pihaknya juga harus berkomunikasi dengan kementerian lain seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian. Dan hal yang paling berdampak dari tiap kebijakan adalah industri dan masyarakat atau komunitas.

"Kita harus mendengar juga suara dari produsen plastiknya, dari pedagang plastiknya, dari komunitasnya yang meminta akuntabilitas dari para peritelnya. Hal ini tengah kami diskusikan terus dan setelah saya banyak berdiskusi dengan asosiasi plastiknya. Biodegradable plastic, atau jenis lainnya juga kita sedang kaji saat ini, untuk jadi alternatif," kata dia.

Sedangkan hal yang paling membanggakan bagi dirinya adalah tercatatnya lebih kurang 1.000 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang berperan aktif dalam upaya penyadartahuan kepada masyarakat akan pentingnya mengelola sampah. Hal ini merupakan kesempatan bagi pemerintah untuk mempererat mata rantai komunitas yang sekaligus pelaku gerakan bersih sampah ini, kata Siti Nurbaya.

Data UNEP menyatakan, setiap tahunnya sebanyak 0,5 hingga 1,3 juta ton sampah plastik masuk ke perairan Indonesia. Sampah itu tidak hanya berasal dari Indonesia, tapi juga dari negara lain, seperti Asia Timur, atau negara-negara yang memiliki koneksi jalur laut dengan Indonesia, serta sungai.

Direktur United Nations for Environment Program (UNEP) Erik Solheim menegaskan hal ini adalah waktu terakhir kita mengatasi masalah plastik yang mengotori lautan kita. Polusi plastik menyerang pantai Indonesia, menetap ke dasar laut di Kutub Utara, dan naik melalui rantai makanan ke meja makan kita. Selama ini kita telah berdiam diri terlalu lama, sedangkan permasalahan ini semakin parah. Hal ini harus kita hentikan," kata dia. 

Indonesia memiliki target untuk mengurangi 70 persen sampah yang ada wilayah perairan lautnya. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, pada acara kampanye Global PBB untuk Laut Bersih, di Nusa Dua Bali, Kamis (23/2/2017). (*/PRO2)