JAKARTA (Lampungpro.com): Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengatakan, rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk mencari aparatur negara berkualitas dan regenerasi kepemimpinan.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan sumber daya terpenting bagi sebuah bangsa yang menjadi garda terdepan dalam proses perjuangan, pembaruan, dan pembangunan bangsa. Poin utamanya adalah mempersiapkan generasi muda untuk menggantikan generasi tua, yakni generasi yang adaptif dan siap menghadapi tantangan tugas di masa mendatang, ujarnya saat menjadi pembicara dalam Seminar Sespimti Polri, di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Senin (15/10/2018).

Bukan hanya di lingkungan ASN, tetapi generasi kepemimpinan di tubuh Polri juga harus siap menghadapi tantangan kebangsaan. Hal itu mengingat dinamika yang berkelanjutan tidak pernah berhenti, sehingga menuntut Polrikonsisten hadir memberikan keamanan bagi masyarakat.

Instansi pemerintah saat ini dipimpin generasi Baby Boomer yang lahir pada 1946-1964, dan generasi X yang lahir sekitar pada 1965-1980. Nantinya, tongkat kepemimpinan akan diestafetkan kepada generasi Y yang lahir sekitar 1981-1993, kata Syafruddin.

Tahun ini pemerintah menerima CPNS untuk 238.015 formasi, yang terdiri atas 51.271 formasi di instansi Pemerintah Pusat (76 kementerian/lembaga) dan 186.744 formasi untuk instansi Pemerintah Daerah (525 Pemda). Banyaknya formasi yang dibuka ini, difokuskan pada tenaga kependidikan, kesehatan, serta tenaga teknis yang sesuai dengan kebutuhan.

Menteri menambahkan, sebagai bentuk komitmen untuk menyelenggarakan rekrutmen CPNS yang bersih, beberapa waktu lalu Kementerian PANRB menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Kepegawaian Negara, Kemendikbud, dan Polri. Dia juga mengapresiasi rekrutmen Polri yang tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. "Untuk itu saya akan adopsi sistem rekrutmen Polri," kata Syafruddin.

Dikatakan, rekrutmen yang bersih akan menghasilkan kader bangsa yang siap menghadapi tantangan global. Tak hanya itu, di era digital ini, para abdi negara juga harus bisa memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat. Dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government, pelayanan publik diharapkan dapat lebih efisien dan tidak berbelit. "Pelayanan sekarang butuh cepat," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PANRB juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran Polri. Berdasarkan data, semakin banyak Polda dan Polres yang meningkatkan pelayanannya. Hal ini terlihat dari capaian Zona Integritas, pembentukan mal pelayanan publik di beberapa daerah yang memperlihatkan peran Polri, serta penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2018. (PRO1)